Reader Comments

Jasa Kirim Barang

by Lintang Bumi Indonesia (2020-08-23)


Ingin Buka Jasa Ekspedisi? Ini yang Wajib Dipersiapkan

“ Kurir paket lebih ditunggu datangnya dibanding si pacar hati.” Suatu kalimat yang kerap dibicarakan oleh warga masa saat ini mengingat kehadiran kurir paket ke rumah dapat membuat senang. Gimana tidak, kurir mempunyai kedudukan membawakan benda yang diharapkan serta di idamkan oleh si empunya. Apalagi dapat dikatakan tidak terdapat usaha yang bisa berlepas dari jasa ekpedisi( red- kurir paket). Ingin beli santapan, ingin beli benda, ingin beli kebutuhan sehari- hari, ingin kirim benda? Seluruh mengandalkan jasa ekspedisi. Kemudian gimana sih triknya membangun/ membuka jasa ekspedisi? Ayo ikuti penjelesakan sepenuhnya.

Ada 2 peraturan yang mengendalikan menimpa Izin Usaha yang bergerak di bidang ekspedisi. Awal merupakan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No 49 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan serta Pengusahaan Jasa Pengurusan Transportasi( Permen 49/ 2017). Kedua merupakan Peraturan Menteri Komunikasi serta Informatika No 7 Tahun 2018 tentang Pelayanan Berupaya Terintegerasi secara Elektronik Bidang Komunikasi serta Informatika( Permen 7/ 2018). Perihal yang membedakan kedua peraturan ini merupakan dalam tipe izin yang dikeluarkan. Ada pula perbandingan dari kedua tipe izin tersebut merupakan bersumber pada ruang lingkup aktivitas usaha. Menteri Perhubungan berwenang menghasilkan Izin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi( IUJPT), sebaliknya Menteri Komunikasi serta Informatika berwenang buat menghasilkan Izin Penyelenggara Pos. Ada pula ruang lingkup aktivitas usaha yang harus memperoleh IUJPT bersumber pada Permen 49/ 2017 merupakan aktivitas usaha yang bergerak dalam bidang yang dibutuhkan untuk terlaksananya pengiriman serta penerimaan benda lewat transportasi darat, perkeretaapian, laut, serta hawa yang bisa mencakup aktivitas: Penerimaan; Penyimpanan;

Sortasi; Pengepakan; Penandaan; Pengukuran; Penimbangan; Penerbitan dokumen angkutan; Pengurusan penyelesaian dokumen; Pemesanan ruangan pengangkut; Pengiriman; pengelolaan pendistribusian; perhitungan bayaran angkutan serta logistik; klaim; asuransi atas pengiriman benda; penyelesaian tagihan serta bayaran yang lain yang dibutuhkan; penyediaan sistem data serta komunikasi; penyediaan layanan logistik di pasar nasional serta internasional secara konvensional serta/ ataupun elektronik; penyediaan e- commerce, teknologi internet yang memakai sistem satelit yang membolehkan pelacakan real- time benda; pengangkut kontraktual ataupun Non Vessel Operator Common Carrier( NVOCC); serta jasa kurir serta/ ataupun benda spesial bawaan cocok dengan syarat peraturan perundang- undangan.

Sebaliknya ruang lingkup aktivitas usaha yang harus menemukan Izin Penyelenggara Pos bagi Permen 7/ 2018 merupakan mencakup layanan: komunikasi tertulis serta/ ataupun pesan elektronik; paket; logistik; transaksi keuangan; serta/ ataupun keagenan pos. Dari kedua ruang lingkup tersebut menampilkan kalau ruang lingkup aktivitas ekspedisi yang diatur dalam Permen 49/ 2017 lebih luas daripada ruang lingkup aktivitas ekspedisi penyelenggara pos. Pelakon usaha yang hendak melaksanakan aktivitas ekspedisi wajib memastikan dari dini spesifikasi aktivitas usahanya sebab dalam Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia( KBLI) pula dibedakan buat 2 aktivitas usaha tersebut, yang nantinya hendak berhubungan dengan perizinan apa yang wajib dipadati.

Ekspedisi ataupun Permen 49/ 2017 mengatakan kalau Izin Usaha Industri Jasa Pengurusan Transportasi( SIUJPT) dikeluarkan oleh Gubernur Provinsi setempat serta dikeluarkan oleh BKPM apabila industri joint venture ataupun penanaman modal asing. Hal- hal yang butuh disiapkan dalam pengurusan izin usaha jasa ekspedisi antara lain: Pesan Permohonan yang dilengkapi materai; Bukti diri Pemohon/ Penganggung jawab; Akta Pendirian serta Pergantian; NPWP; Tenaga Pakar WNI, minimum D3 bidang Pelayaran/ Maritim/ Penerbangan/ Transportasi/ IATA Diploma/ FIATA Diploma, S1 Logistik ataupun sertifikat kompetensi profesi di Bidang Forwarder ataupun Manajemen Supply Chain ataupun sertifikat pakar Kepabeanan ataupun Kepelabuhanan( alternatif ataupun kumulatif); Mempunyai modal dasar sangat sedikit Rp1, 2 Meter, serta sangat sedikit 25% dari modal dasar wajib ditempatkan serta disetor penuh dengan fakta penyetoran yang legal ataupun diaudit oleh kantor akuntan publik; Mempunyai Sertifikat kepemilikan gedung kantor sendiri ataupun fakta sewa gedung sangat sedikit 2( 2) tahun; Proposal teknis yang dilengkapi dengan: Penjelasan mempunyai ataupun memahami kendaraan operasional minimun roda 4 yang dibuktikan dengan fakta kepemilikan ataupun sewa yang legal; Penjelasan mempunyai ataupun memahami lahan parkir ataupun pool; Penjelasan mempunyai sistem fasilitas perlengkapan fitur lunak serta keras dan sistem data serta komunikasi yang terintegrasi dengan sistem data transportasi darat, laut, hawa, perkeretaapian cocok dengan pertumbuhan teknologi.

Sebaliknya, kirim barang Izin Penyelenggara Pos yang jadi wewenang Kominfo, perizinannya lewat OSS dengan pemenuhan komitmen bagaikan berikut: kesanggupan mengantarkan struktur permodalan, Rp500. 000. 000 buat penyelenggaraan pos nasional, Rp100. 000. 000 buat penyelenggaraan pos provinsi serta Rp50. 000. 000 buat penyelenggaraan pos kabupaten; kesanggupan mengantarkan proposal rencana usaha yang mencakup aspek teknis, aspek bisnis serta aspek keuangan; kesanggupan mematuhi syarat Penyelenggaraan Pos; kesanggupan penuhi kewajiban pembayaran bayaran Izin Penyelenggaraan Pos dalam waktu yang didetetapkan; Direksi, Pengurus, serta/ ataupun Tubuh Hukum Pelakon Usaha tidak diresmikan dalam Catatan Gelap Penyelenggara; mengantarkan informasi yang valid serta benar; kesanggupan penuhi tenggat waktu dalam penuhi statment komitmen; kesediaan dikenai sanksi administratif dalam perihal tidak penuhi statment komitmen; serta perihal lain cocok dengan syarat peraturan perundang- undangan.

Dengan demikian bisa disimpulkan kalau pelakon usaha yang mau melaksanakan jasa ekspedisi wajib mencermati lebih lanjut apakah bidang usahanya membutuhkan Izin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi yang dikeluarkan oleh Departemen Perhubungan ataupun lumayan dengan Izin Usaha Penyelenggara Pos yang diajukan lewat OSS serta jadi kewenangan Departemen Komunikasi serta Informatika.