Kebijakan Pembatasan Poligami oleh Mahkamah Agung dan Analisis Keberpihakan Bagi Perempuan

Lutfiana Dwi Mayasari 
IAIN Ponorogo, Indonesia
lutfianamayasari@iainponorogo.ac.id 
Akmal Adicahya 
Pengadilan Agama Lewoleba NTT, Indonesia
aladic.27@gmail.com 
Nur Triyono 
Universitas Islam Indonesia, Indonesia 
22933006@student.uii.ac.id 

Abstrak:
Selama ini poligami dipahami sebagai bagian dari perbuatan yang dianjurkan karena disebut sebagai sunnah rosul. Tidak sedikit penceramah-penceramah yang menganjurkan pelaksanaan poligami dan kerapkali-baik sengaja ataupun tidak-memojokkan wanita untuk menerima dimadu oleh suaminya. Paham ini hidup dan tidak disadari diterima sebagai nilai yang hidup (living law) dalam masyarakat muslim Indonesia. Padahal terdapat pendapat-pendapat yang menempatkan poligami sebagai perbuatan mubah belaka. Beberapa madzhab bahkan mensunnahkan agar suami cukup menikahi satu orang istri saja, karena poligami cenderung akan menyakiti perempuan. Pendapat fiqh inilah kiranya yang melatarbelakangi Mahkamah Agung menerbitkan petunjuk teknis dan sejumlah Sema berkaitan dengan praktik poligami. Melalui medium tersebut, diberikan jaminan kepastian hukum bagi istri untuk bersuara di depan sidang serta mempertahankan hak-haknya atas harta dalam perkawinan. Poligami liar juga telah dilarang untuk disahkan serta sejumlah hak keperdataan antara suami dan istri dalam poligami liar tidak diakui di depan hukum. Mahkamah Agung tengah menggunakan hukum (law as tool of social engineering) untuk menghidupkan pendapat-pendapat fiqh yang berpihak pada perlindungan perempuan dan sedikit demi sedikit diharapkan dapat mengikis pemahaman fiqh yang cenderung menegasikan kedudukan perempuan.

Keywords: poligami, perempuan, mahkamah agung

PENDAHULUAN 
	Kursus poligami berbayar sempat menjadi suatu fenomena yang mengagetkan beberapa waktu lalu. Kejadian ini menimbulkan cibiran dari banyak pihak terhadap agama Islam sebagai salah satu agama di Indonesia yang dikenal memperbolehkan praktik poligami. Keberadaan kursus tersebut seakan kian menegaskan opini-opini bahwa wanita ditempatkan sebagai kelompk manusia kelas dua dalam agama Islam. Hal ini kian diperburuk dengan sempat menyebarnya potongan video seorang penceramah yang menyatakan bahwa perkawinan dalam agama Islam pada dasarnya berbentuk poligami dan hanya laki-laki pengcutlah yang tidak berpoligami. 
	Poligami sebagai bagian dari syariat Islam secara esensial justru merupakan bentuk pembatasan atas jumlah istri yang boleh dinikahi. Kesimpulan ini dapat dipahami jika mengingat kondisi masyarakat arab kala itu yang tidak mengenal batasan dalam jumlah istri yang dapat dinikahi dalam waktu yang sama. Asghar Ali Engineer bahkan berpendapat bahwa poligami hanya diperbolehkan dalam keadaan-keadaan luar biasa seperti dalam perang atau dalam kondisi wabah penyakit yang mencekam. Dalam kondisi yang seperti ini, nampaknya poligami dimungkinkan menjadi salah satu alternatif penyelamat bagi para janda yang ditinggal mati oleh suaminya. Pendapat serupa juga diajukan oleh M. Yahya Harahap saat menjelaskan pasal-pasal mengenai poligami dalam undang-undang perkawinan. Menurutnya, dengan memperhatikan ketentuan dalam undang-undang perkawinan, dapat dipahami bahwa poligami merupakan suatu lembaga yang hanya dapat diberlakukan bila terdapat keadaan-keadaan yang luar biasa.
	Direktorat jenderal badan peradilan agama melaporkan tidak kurang dari 900 permohonan izin poligami didaftarkan melalui Pengadilan Agama setiap tahunnya. Sayangnya, data yang disajikan tidak menunjukkan berapa jumlah permohonan yang dikabulkan. Data tersebut juga tidak dapat menggambarkan jumlah praktik poligami yang terjadi tanpa izin pengadilan. Sebagai perbandingan, dalam fenomena perkawinan anak, lebih dari 90 persen perkawinan anak terjadi tanpa adanya dispensasi perkawinan dari pengadilan agama. Jika logika serupa diterapkan pada perkara permohonan izin poligami, maka dapat diasumsikan telah terjadi ribuan praktik poligami yang terjadi tanpa izin pengadilan.
	Dalam praktik, meski undang-undang perkawinan telah berlaku puluhan tahun lamanya, gagasan-gagasan serta aturan yang membatasi praktik poligami nampaknya masih tidak dapat diterima oleh masyarakat. Alih-alih mengajukan izin ke pengadilan, banyak praktik poligami justru dilakukan di luar izin pengadilan, baik dengan pernikahan siri yang tidak tercatat perkawinannya hingga dengan mengelabui petugas pencatat perkawinan hingga akhirnya perkawinan dengan istri kedua, ketiga atau keempat dapat dicatatkan meski tanpa izin pengadilan. Inilah yang saat ini dikenal sebagai praktik poligami liar dan tentunya berpotensi merugikan banyak pihak, khususnya merugikan istri dan anak yang lahir dari perkawinan tersebut.
	Mahkamah Agung melalui Kamar Agama dan Direktorat Jenderal Peradilan Agama telah beberapa kali mengeluarkan aturan-aturan serta petunjuk-petunjuk bagi para hakim dalam memeriksa perkara bernuansa poligami, baik dalam bentuk permohonan poligami maupun dalam bentuk pengesahan atas praktik poligami yang tidak dicatatkan atau poligami liar. Pengadilan Agama sendiri merupakan representasi hidupnya hukum Islam di Indonesia. Hampir seluruh putusan-putusan pada peradilan agama selalu menggunakan dalil-dalil yang dikenal dalam khazanah hukum Islam. Kamar Agama, Direktorat Jenderal Peradilan Agama dan khususnya Peradilan Agama merupakan medium praktis transformasi serta rekonstektualisasi fiqh menjadi suatu kebijakan publik dan putusan yang langsung berlaku kepada para pihak berperkara. Oleh karenanya, tulisan ini akan menggambarkan politik hukum Mahkamah Agung dalam membatasi praktik poligami dan dilanjutkan dengan analisis keberpihakan dari aturan tersebut bagi perempuan.
	Kajian tentang keberpihakan terhadap perempuan dalam regulasi poligami penting untuk dilakukan. Hal ini sejalan dengan teori double movement Fazlur Rahman yang menyatakan bahwa pemahaman legal formal dan ideal moral penting dipertimbangkan untuk mendapatkan maksud sesungguhnya dari keadaan yang dihadapi. Spirit yang ada dalam sebuah regulasi harus memiliki nilai manfaat bagi kedua belah pihak baik laki-laki maupun perempuan.

PEMBAHASAN 
Kebolehan Praktik Poligami dalam Fikih sebagai Makna Majazi 
	Salah satu faktor yang kiranya menyuburkan praktik poligami liar adalah anggapan bahwa izin pengadilan merupakan aturan tambahan yang tidak mengganggu keabsahan perkawinan dan bukan merupakan suatu ajaran yang berasal dari syariat Islam. Ajaran fikih yang masyhur diajarkan di Indonesia juga tidak mensyaratkan adanya izin istri maupun izin pengadilan untuk dapat melakukan poligami. Sehingga, norma serta nilai yang hidup dan diyakini oleh masyarakat (living law) adalah poligami dapat dilakukan tanpa izin pengadilan.
	Pernyataan bahwa untuk melakukan poligami tidaklah memerlukan izin dari istri pertama maupun istri-istri terdahulu dan juga tidak memerlukan izin dari pengadilan nampaknya tidak lepas dari konstruksi kitab-kitab fiqh yang membahas poligami sebagai suatu perkawinan biasa. Poligami hanyalah suatu praktik perkawinan pada umumnya yang akan sah sepanjang telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan. Dalam syarat dan rukun perkawinan tidaklah terdapat syarat izin istri terdahulu maupun izin dari pengadilan untuk melakukan perkawinan. Maka Poligami pun tidak membutuhkan izin-izin tersebut. Pembahasan mengenai poligami dalam kitab-kitab fiqh biasa muncul untuk menekankan kewajiban suami untuk berlaku adil kepada istri-istrinya. Seperti kewajiban untuk mengunjungi masing-masing istri dengan adil, hingga kewajiban untuk memberi nafkah di antara para istri dengan adil. 
	Meski tidak menyinggung kewajiban untuk memperoleh izin istri maupun izin pengadilan, kitab-kitab fiqh sejatinya juga tidak serta merta menempatkan poligami sebagai suatu bentuk ibadah yang dianjurkan. Seperti hukum perkawinan yang dapat berubah-ubah sesuai dengan kondisinya, begitu pula dengan hukum poligami. Memang terdapat perbedaan pendapat terkait hukum asal perkawinan sebagai suatu perbuatan sunnah atau sekedar perbuatan mubah. Namun tidak terdapat ulama yang membantah kemungkinan berubahnya hukum tersebut sesuai keadaan yang terkait. 
	Madzhab syafi’i memandang bahwa hukum asal perkawinan adalah mubah. Sementara madzhab lainnya berpendapat bahwa perkawinan adalah sunnah. Namun demikian hukum tersebut dapat berubah menjadi haram jika perkawinan tersebut berpotensi atau diniati sebagai media untuk menzalimi pasangan. Seperti perkawinan seorang laki-laki yang belum mampu memberi nafkah kepada istrinya. Sebagai bagian dari perkawinan, hukum poligami pun juga berubah-ubah sesuai dengan kondisi. 
	Pernyataan poligami sebagai sunnah rosul tidak dapat serta merta dimaknai bahwa rosulullah mensunnahkan poligami. Karena sunnah sendiri juga bermakna gaya hidup, dan tidak melulu bermakna sebagai hukum atas suatu tindakan. Rosulullah memang berpoligami, namun perlu diingat Rosulullah pernah menikah dengan satu orang perempuan dan tidak memiliki istri lain. Rosulullah juga pernah melarang Ali bin Abi Thalib untuk memadu putrinya Fatimah. Diriwayatkan dalam shahih muslim:
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ يُونُسَ، وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، كِلَاهُمَا عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: ابْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ الْقُرَشِيُّ التَّيْمِيُّ، أَنَّ الْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ، حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ، وَهُوَ يَقُولُ: إِنَّ بَنِي هِشَامِ بْنِ الْمُغِيرَةِ اسْتَأْذَنُونِي أَنْ يُنْكِحُوا ابْنَتَهُمْ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ، فَلَا آذَنُ لَهُمْ، ثُمَّ لَا آذَنُ لَهُمْ، ثُمَّ لَا آذَنُ لَهُمْ، إِلَّا أَنْ يُحِبَّ ابْنُ أَبِي طَالِبٍ أَنْ يُطَلِّقَ ابْنَتِي وَيَنْكِحَ ابْنَتَهُمْ، فَإِنَّمَا ابْنَتِي بَضْعَةٌ مِنِّي، يَرِيبُنِي مَا رَابَهَا وَيُؤْذِينِي مَا آذَاهَا
Ahmad bin Abdullah bin Yunus dan Qutaibah bin Sa'ad telah memberitahukan kepada kam, keduanya (Ahmad dan Yunus) dari Al-laits bin Sa'ad, Ibnu Yunus berkata, Laits telah memberitahukan kepada kami, Abdullah bin Ubaidillah bin Abu Mulaikah Al- Qur asyi At-Tamimi telah memberitahukan kepada kamis, Al-Miswar bin Makhramah telah memberitahukan kepadanya, Bahwa dia pernah mendengar Rasulullah Sallallahualaihi wa sallam bersabda dari atas mimbar, sesungguhnya keluarga Bani Hisyam bin Mughirah meminta restu kalau mereka akan menikahkan putri mereka dengan Ali bin Abu Thalib. Dan aku tidak merestuinya, aku tidak merestui, sekali lagi aku tidak akan merestui kecuali jika Ali bin Abu Thalib berkenan menceraikan putriku terlebih dahulu kemudian menikahi putri mereka tersebut. Putriku adalah bagian dari diriku, sehingga apapun yang mengganggunya tentu akan menggangguku dan apa yang menyakitinya juga akan menyakiti diriku.
	Hadis ini dikumpulkan dengan beberapa hadis tentang keutamaan Sayyidah Fatimah yang juga menerangkan adanya niatan sahabat Ali bin Abi Thalib mempoligami Sayyidah Fatimah dengan perempuan lain. Dalam salah satu hadis disebutkan bahwa perempuan tersebut adalah putri dari Abu Jahal.
إِنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ خَطَبَ بِنْتَ أَبِي جَهْلٍ عَلَى فَاطِمَةَ، فَسَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَخْطُبُ النَّاسَ فِي ذَلِكَ، عَلَى مِنْبَرِهِ هَذَا، وَأَنَا يَوْمَئِذٍ مُحْتَلِمٌ فَقَالَ: «إِنَّ فَاطِمَةَ مِنِّي، وَإِنِّي أَتَخَوَّفُ أَنْ تُفْتَنَ فِي دِينِهَا» قَالَ ثُمَّ ذَكَرَ صِهْرًا لَهُ مِنْ بَنِي عَبْدِ شَمْسٍ، فَأَثْنَى عَلَيْهِ فِي مُصَاهَرَتِهِ إِيَّاهُ فَأَحْسَنَ، قَالَ «حَدَّثَنِي فَصَدَقَنِي، وَوَعَدَنِي فَأَوْفَى لِي، وَإِنِّي لَسْتُ أُحَرِّمُ حَلَالًا وَلَا أُحِلُّ حَرَامًا، وَلَكِنْ وَاللهِ لَا تَجْتَمِعُ بِنْتُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِنْتُ عَدُوِّ اللهِ مَكَانًا وَاحِدًا أَبَدًا»
Sungguh Ali bin Abi Thalib pernah meminang putri Abu lahal dengan memadu Fathimah Radhiyallahu Anha. Maka aku mendengar Rnsulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda dari atas mimbar ini terkait pinangan itu dan saat itu aku masih muda, beliau bersabda, Sungguh Fathimah adalah bagian dari diriku dan aku mengkhawatirlan akan adanya gangguan dalam agamanya.
Al-Miswar berkata, Kemudian beliau mmyebut menantunya dari kalangan Bani Abdi Syams. beliau memujinya atas kepribadiannya sebagai menantu dan kebaikannya. Beliau bersabda, la berterus terang kepadaku, jujur dan jika berjanji kepadaku selalu menepatinya. Sungguh aku tidak aknn mengharamknn hal yang halal dan juga tidak akan menghalalkan hal yang haram, tetapi Demi Allah seorang putri Rasulullah (utusan Allah) dan putri musuh Allah (Abu Jahal) tidak boleh berkumpul dalam satu tempat selamanya.
	Imam Nawawi menjelaskan bahwa hadis-hadis tersebut menunjukkan haramnya menyakiti rosulullah. Pernikahan poligami yang akan dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib akan menyakiti hati Fatimah dan menyakiti putri Rosul berarti menyakiti Rosul. Menyakiti Rosul tentulah haram hukumnya. Hadis-hadis tersebut juga menunjukkan larangan untuk mengumpulkan putri seorang nabi Allah dengan putri dari musuh Allah. Rosulullah sendiri tidak sedang mengharamkan yang halal untuk dilakukan yaitu berpoligami, namun Rosulullah tidak ingin Fatimah merasa tersakiti dan tidak juga ingin mengumpulkan putrinya dengan putri dari seseorang yang memusuhi agama Islam.
	Hadis tersebut tidak menunjukkan haramnya poligami maupun penolakan Rosul atas praktik poligami, melainkan menunjukkan bahwa praktik poligami bukanlah kewajiban dan harus diterima begitu saja. Terlebih jika melalui praktik poligami tersebut dapat menimbulkan mudharat bagi pihak-pihak dalam perkawinan. Artinya, meski dihukumi sebagai perbuatan yang boleh dilakukan, namun istri juga berhak untuk menolak niatan poligami yang ingin dilakukan suami. Bahkan istri dapat saja bercerai dari sang suami jika Ia tidak menerima perkawinan poligami yang dilakukan oleh suaminya. Artinya, sang istri tidak harus selalu menerima permintaan suami untuk berpoligami.
	Perlu diperhatikan bahwa syariat poligami turun di tengah-tengah masyarakat yang tidak mengenal pembatasan jumlah istri. Poligami sendiri merupakan praktik yang banyak ditemukan di seluruh penjuru dunia. Sebelum turunnya aturan mengenai poligami, seseorang dapat memiliki lebih dari seorang istri. Oleh karenanya, syariat poligami sejatinya merupakan suatu bentuk pembatasan atas praktik poligami yang telah terjadi jauh sebelum turunnya ayat mengenai poligami. Dalam konteks ini, ayat poligami manjadi suatu norma yang berfungsi merubah nilai-nilai yang telah hidup di masyarakat. Sejumlah ulama dalam memahami ayat mengenai poligami tidak melihat ketentuan poligami sebagai suatu perintah. Justru dalam ayat mengenai poligami menyiratkan bahwa monogami adalah disunnahkan dalam Islam. 

ذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ أَنْ لاَ يَزِيدَ الرَّجُل فِي النِّكَاحِ عَلَى امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ ظَاهِرَةٍ، إِنْ حَصَل بِهَا الإْعْفَافُ لِمَا فِي الزِّيَادَةِ عَلَى الْوَاحِدَةِ مِنَ التَّعَرُّضِ لِلْمُحَرَّمِ
Mazhab Syafi’i dan Mazhab Hambali berpendapat disunahkan bagi laki-laki agar tidak menikah lebih dari satu perempuan tanpa ada kebutuhan yang jelas. Sebab, menikahi perempuan lebih dari satu akan mengakibatkan lebih dekat pada suatu yang haram 
Hal ini dapat dipahami dengan memperhatikan bahwa perkawinan dengan dua, tiga atau empat perempuan tersebut dapat dilakukan hanya jika suami atau laki-laki tersebut yakin dapat berlaku adil. Sementara jika Ia takut tidak berlaku adil, maka cukuplah Ia menikah dengan satu orang Wanita saja. At-Thabari dalam tafsirnya menjelaskan:
النهي عن نكاح ما فوق الأربع، حِذارًا على أموال اليتامى أن يتلفها أولياؤهم أن قريشًا كان الرجل منهم يتزوج العشر من النساء والأكثر والأقل، فإذا صار معدمًا، مال على مال يتيمه الذي في حجره فأنفقه أو تزوج به. فنهوا عن ذلك، وقيل لهم: إن أنتم خفتم على أموال أيتامكم أن تنفقوها= فلا تعدلوا فيها، من أجل حاجتكم إليها لما يلزمكم من مُؤن نسائكم، فلا تجاوزوا فيما تنكحون من عدد النساء على أربعٍ وإن خفتم أيضًا من الأربع أن لا تعدلوا في أموالهم، فاقتصروا على الواحدة، أو على ما ملكت أيمانكم.
Dilarang menikah dengan lebih dari empat orang wanita, guna melindungi harta anak yatim, agar tidak dihabiskan oleh walinya. Pasalnya, dulu sebagian orang Quraisy menikahi sepuluh orang wanita atau kurang, kemudian apabila mereka mengalami pailit, mereka cenderung kepada harta anak yatim yang ada dalam pengasuhannya, kemudian mereka membelanjakan harta anak yatim itu, atau menikahi anak yatim itu. Oleh karena itu, mereka dilarang melakukan hal tersebut. Dikatakan kepada mereka, "Jika kalian takut akan membelanjakan harta anak-anak yatim kalian, sehingga kalian tidak dapat berbuat adil kepadanya karena keperluan kalian terhadapnya, sebab kalian berkewajiban menrbiayai istri-istri kalian, maka janganlah kalian menikatri wanita lebih dari empat orang. Kalau pun empat orang, namun kalian masih takut tidak dapat berlaku adil pada harta mereka, maka cukuplah seorang saja, atau (nikahilah) budak-budak perempuan yang kalian miliki.
	Frasa-frasa yang digunakan dalam ayat poligami sendiri juga menyiratkan bahwa kebolehan poligami hanyalah majaz semata. Hal ini berdasar pada makna ayat yang menyatakan bahwa apabila seseorang takut akan berlaku tidak adil, maka cukup menikah dengan seorang saja. Sementara pada ayat yang lain dinyatakan bahwa seorang suami tidaklah mungkin dapat berlaku adil kepada istri-istrinya. Ketentuan tersebut serupa halnya dengan pernyataan “jika kamu memiliki sayap, maka kamu dapat memetik bunga terindah di taman”. 
	Sayangnya, ajaran mengenai poligami yang massif tersebar di masyarakat ialah poligami sebagai bentuk anjuran bahkan dianggap sebagai sunnah yang memperoleh pahala. Ungkapan-ungkapan bahwa seorang perempuan yang 	ikhlas dipoligami akan memperoleh surga, atau cara mudah bagi perempuan untuk mendapat surga adalah dengan mengizinkan suami berpoligami sangat mudah kita dengar dari penceramah-penceramah kita saat ini. Sehingga, meski fiqh telah memperingatkan untuk tidak sembarangan menikah dengan lebih dari satu perempua, tetap saja hukum yang hidup dan dipahami oleh masyarakat adalah bahwa poligami merupakan suatu bentuk tindakan yang secara esensial atau hukum asalnya adalah ibadah. Nampaknya hal ini juga tidak dapat dilepaskan dari bias penceramah-penceramah yang sebagian besar adalah lelaki. Sehingga dalil-dalil maupun pemahaman fiqh yang terlontar-baik disengaja maupun tidak-merupakan dalil-dalil yang berdasar pada perspektif laki-laki.
Kebijakan Mahkamah Agung tentang Poligami dan Keberpihakan Terhadap Perempuan
1.	Syarat alternatif dan kumulatif bagi pelaku poligami
	Negara melalui undang-undang perkawinan telah menentukan bahwa untuk dapat berisitri lebih dari seorang, harus diperoleh izin dari pengadilan sebelumnya. Aturan ini merupakan upaya negara untuk melakukan rekayasa sosial (law as tool of social engineering) atas praktik poligami dan perkawinan di Indonesia. Melalui ketentuan ini, Negara hendak mengubah perilaku hukum masyarakat, dari poligami yang dapat dilakukan cukup berdasar dengan adanya kehendak suami dan kehendak calon istri kedua, menjadi hanya dapat dilakukan atas dasar kehendak suami, istri, calon istri serta terpenuhinya sejumlah syarat tertentu dan diputus oleh pengadilan.  
	Untuk dapat memperoleh izin poligami harus dipenuhi dua jenis syarat yaitu syarat alternatif dan syarat kumulatif. Secara sederhana syarat alternatif adalah syarat yang cukup terpenuhi salah satu dari sejumlah syarat yang ada. Sementara syarat kumulatif adalah syarat yang harus dipenuhi seluruhnya. Terdapat tiga syarat alternatif yang salah satunya harus dipenuhi untuk dapat dizinkan melakukan poligami yaitu 1) istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri; 2) Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; 3) istri tidak dapat melahirkan keturunan. Pada prinsipnya, hanya jika terdapat salah satu kondisi inilah baru dianggap terpenuhi syarat alternatif yang diminta (vide Pasal 4 undang-undang perkawinan).
	Untuk dapat dikategorikan memenuhi syarat kumulatif permohonan poligami, harus terdapat tiga hal yaitu 1) adanya persetujuan dari istri/istri-istri; 2) adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka; 3) adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka (vide Pasal 5 undang-undang perkawinan). Secara spesifik ketentuan atas syarat kumulatif ini diatur lebih lanjut dalam PP 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang perkawinan. Untuk membuktikan adanya persetujuan dari isteri, dapat digunakan persetujuan tertulis maupun lisan. 
	Jika lisan, maka persetujuan harus diucapan di depan sidang pengadilan. Untuk membuktikan kemampuan suami menjamin keperluan hidup istri dan anak perlu ditunjukkan surat keterangan mengenai penghasilan yang ditandatangani oleh bendahara tempat kerja atai surat keterangan pajak penghasilan atau surat keterangan lain yang dapat diterima oleh pengadilan. Sementara untuk jamina bahwa suami dapat berlaku adil dicukupkan dengan pernyataan atau janji yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan untuk itu. Biasanya diminta untuk membuat pernyataan secara tertulis.
	Selain terpenuhinya kedua jenis syarat tersebut, harus pula terpenuhi syarat-syarat perkawinan lainnya. Seperti tidak adanya halangan perkawinan serta adanya izin dari wali calon istri kedua dan tentunya kehendak dari calon istri kedua itu sendiri untuk menikah dengan pemohon poligami. Jika memperhatikan pasal-pasal mengenai poligami dalam undang-undang perkawinan dan PP 9 Tahun 1975 selaku aturan pelaksananya, bentuk pemeriksaan permohonan poligami adalah volunteer di mana suami bertindak selaku pemohon. Sementara istri tidak bertindak sebagai pihak melainkan cukup didengar keterangannya di depan persidangan. Dalam praktik, bentuk pemeriksaan ini kemudian dilaksanakan secara contradictoir untuk memberika peran kepada istri terdahulu dalam proses pemeriksaan. 
2.	Ancaman Hukuman Pidana Bagi Pelaku Poligami Liar sebagai Wujud Kesetaraan
	Negara memberikan ancaman pidana bagi para pelaku poligami liar. Setidaknya terdapat dua ketentuan pidana yang dapat dikenakan terhadap pelaku poligami liar. Pertama, ketentuan pidana dalam PP 9 Tahun 1975. Sayangnya, sanksi yang dikenakan dalam pasal ini tergolong sangatlah ringan. Pasal 45 ayat (1) PP 9 Tahun 1975 menyatakan:
Kecuali apabila ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka:
a.	Barang siapa yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 3, 10 ayat (3), 40 Peraturan Pemerintah ini dihukum dengan hukuman denda setinggi-tingginya Rp. 7.500,-(tujuh ribu lima ratus rupiah);
Kedua, pelaku poligami liar dapat dikenakan pidana berdasarkan Pasal 279 KUHPidana yang menyatakan:
(1)	Diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun:
1.	barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu;
2.	barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan pihak lain menjadi penghalang untuk itu.
(2)	Jika yang melakukan perbuatan berdasarkan ayat 1 butir 1 menyembunyikan kepada
pihak lain bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu
diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun
Ketentuan yang serupa rupanya dapat ditemukan dalam KUHPidana baru telah disahkan dan akan diberlakukan beberapa tahun ke depan. Pasal 402 UU 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan:
(1)	Dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori IV, Setiap Orang yang:
a.	melangsungkan perkawinan, padahal diketahui bahwa perkawinan yang ada menjadi penghalang yang sah untuk melangsungkan perkawinan tersebut; atau
b.	melangsungkan perkawinan, padahal diketahui bahwa perkawinan yang ada dari pihak lain menjadi penghalang yang sah untuk melangsungkan perkawinan tersebut.
(2)	Jika Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf a menyembunyikan kepada pihak yang lain bahwa perkawinan yang ada menjadi penghalang yang sah untuk melangsungkan perkawinan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.

3.	Larangan Menerima Itsbat Nikah bagi Pelaku Poligami Liar
Selain ancaman pidana, Mahkamah Agung melalui SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) No 3 Tahun 2018 telah memberikan petunjuk untuk tidak menerima pemeriksaan atas poligami liar. Selengkapnya rumusan ini menyatakan:
Permohonan isbat nikah poligami atas dasar nikah siri meskipun dengan alasan untuk kepentingan anak, harus dinyatakan tidak dapat diterima. Untuk menjamin kepentingan anak, dapat diajukan permohonan asal-usul anak. 
	Tidak menerima artinya tidak memeriksa lebih lanjut pokok perkara dari perkawinan poligami liar, sehingga tidak dapat diketahui keabsahan dari perkawinan tersebut. Hal ini berbeda dengan menolak permohonan yang berarti secara tidak langsung menyatakan bahwa perkawinan yang dilakukan tidak sah. Padahal sahnya perkawinan bergantung dari ketentuan agama dan kepercayaan yang digunakan saat perkawinan dilaksanakan. 
	Pilihan untuk tidak menerima pengesahan poligami liar nampaknya merupakan kompromi dari dua hal yaitu kepentingan untuk tidak memfasilitasi praktik poligami liar sekaligus tetap menjaga agar anak yang lahir dari perkawinan tersebut dapat disahkan melalui permohonan asal-usul anak. Tidak diterimanya pemeriksaan perkara diharapkan dapat menghentikan praktik poligami liar yang selama ini masih terus menerus terjadi dikarenakan para pelaku merasa dapat mengesahkan perkawinannya melalui pengadilan agama. Karena sebagaimana diterangkan sebelumnya, pengesahan perkawinan nampak digunakan sebagai bagian dari rencana untuk memuluskan praktik poligami liar. 
	Jika dalam poligami liar lahir seorang anak, sudah barang tentu anak tersebut memiliki kepentingan hukum untuk dapat dinasabkan kepada ayahnya. Salah satu kepentingan dari permohonan itsbat nikah adalah agar anak yang lahir dari perkawinan tersebut dapat memiliki hubungan keperdataan dengan ayahnya. Selain itu, secara sosial anak juga membutuhkan kepastian bahwa Ia adalah anak yang lahir dari seorang ayah dan ibu yang telah menikah. Kiranya tidak ada orang tua yang ingin membiarkan pandangan sinis masyarakat kepada anaknya karena dianggap lahir dari suatu hubungan perzinahan. Untuk tetap menjamin hak tersebut dengan tetap mewujudkan pencegahan atas poligami liar, maka terhadap anak yang lahir dari poligami liar dapat dimohonkan permohonan asal-usul anak.
	Melalui permohonan asal-usul anak, perkawinan poligami orang tua yang tidak dapat diperiksa dalam perkara permohonan itsbat nikah akan diperiksa keabsahannya. Hanya jika perkawinan orang tuanya tergolong sebagai perkawinan yang dapat menimbulkan adanya hubungan nasab antara ayah dan anak tersebutlah permohonan akan dikabulkan. Namun, meski perkawinan kedua orang tuanya diakui dalam perkara permohonan asal-usul anak, tidak berarti bahwa perkawinan kedua orang tuanya juga diakui di depan hukum dan dapat dicatatkan. Perkawinan kedua orang tuanya dianggap ada hanya untuk kepentingan anak tersebut, dan tidak untuk kepentingan suami dan istri. Dengan cara ini, seorang anak akan tetap memperoleh hak-haknya meski perkawinan kedua orang tuanya tidak dicatatkan.

4.	Penetapan Harta Bersama dengan Istri Pertama sebelum Suami Diizinkan Poligami
	 
	Dalam proses mediasi, mediator akan menengahi masalah suami dan istri yang mengakibatkan timbulnya keinginan suami untuk berpoligami, harapannya suami mengurungkan niatnya untuk berpoligami. Dengan berkedudukan sebagai Termohon, istri juga berkewajiban untuk mengikuti seluruh proses persidangan sejak pembacaan permohonan hingga pembacaan putusan. Sehingga lama-kelamaan istri diharapkan akan terbiasa dengan suasana persidangan dan dapat lebih nyaman untuk menyampaikan pendapatnya.
	Salah satu hal penting yang muncul sebagai akibat dari suatu perkawinan ialah timbulnya harta bersama di antara suami dan istri, tidak terkecuali dalam perkawinan poligami. Jika saat menikah dengan satu istri harta dibagi sama rata, namun tidak seharusnya demikian saat menikah dengan beberapa istri. Suami dan istri pertama tentunya telah memiliki harta yang diperoleh selama perkawinan sebelum menikah dengan istri kedua. Sudah barang tentu istri kedua tidak memiliki hak atas barang-barang tersebut. Untuk menjamin hak istri terdahulu atas harta bersama, Mahkamah Agung juga mewajibkan dimohonkannya penetapan harta bersama dalam permohonan poligami. Bahkan tidak diajukannya permohonan penetapan atas harta bersama dalam permohonan poligami akan berakibat pada gugatan dinyatakan tidak dapat diterima. Hal ini sebagaiman dijelaskan dalam ketentuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama yang menyatakan:
Dalam hal suami tidak mengajukan permohonan penetapan harta bersama yang digabungkan dengan permohonan izin poligami sedangkan isteri terdahulu tidak mengajukan rekonvensi penetapan harta bersama dalam perkara permohonan izin poligami sebagaimana dimaksud dalam angka (9) di atas, permohonan penetapan izin poligami harus dinyatakan tidak dapat diterima.
Dengan berbekal penetapan harta dalam perkara poligami, istri terdahulu memperoleh jaminan hukum atas harta bersama yang diperolehnya bersama suami selama perkawinan. Harta ini tidak akan tercampur dengan harta-harta yang menjadi hak istri-istri lainnya. Penetapan ini juga menjadi dasar bagi istri untuk menuntut suami jika suatu ketika harus berpisah karena satu dan lain hal. Secara tegas Mahkamah Agung juga menentukan bagian-bagian dari istri pertama, kedua, ketiga dan keempat untuk mencegah terjadinya peselisihan mengenai bagian harta bersama. Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama yang menyatakan:
Bila terjadi pembagian harta bersama bagi suami yang mempunyai isteri lebih dari satu orang karena kematian atau perceraian, cara perhitungannya adalah sebagai berikut: 
Untuk isteri pertama 1/2 dari harta bersama dengan suami yang diperoleh selama perkawinan, ditambah 1/3 dari harta bersama yang diperoleh suami bersama dengan isteri pertama dan isteri kedua, ditambah 1/4 dari harta bersama yang diperoleh suami bersama dengan isteri ketiga, isteri kedua dan isteri pertama, ditambah 1/5 dari harta bersama yang diperoleh suami bersama isteri keempat, ketiga, kedua dan pertama.
5.	Istri Kedua dari Poligami Liar tidak Berhak atas Harta Benda
	Selain tidak dapat diajukannya permohonan itsbat nikah atas perkawinan poligami liar, suami dan istri yang terikat dalam poligami liar dianggap tidak memiliki hubungan perdata utamanya dalam bidang kebendaan di hadapan hukum. Hal iini ditegaskan dalam SEMA 2 Tahun 2019 yang dalam rumusan kamar perdatanya menyatakan bahwa perkawinan dengan istri kedua, ketiga dan keempat yang dilakukan tanpa izin pengadilan dan tidak beriktikad baik, khususnya yang dilakukan secara islam, dianggap tidak menimbulkan akibat hukum terhadap hak kebendaan di antara suami dan istri baik dalam bentuk nafkah, harta bersama maupun waris. Artinya, istri dari poligami liar tidak dapat menuntut nafkah dari suaminya dan keduanya tidak pula dapat menuntut harta warisan peninggalan pasangannya di depan pengadilan agama. Selengkapnya Rumusan Kamar Agama angka 1 huruf f Sema 2 Tahun 2019 menyatakan:
Perkawinan dengan istri kedua, ketiga, dan keempat yang dilakukan tanpa izin pengadilan dan tidak beritikad baik, tidak menimbulkan akibat hukum terhadap hak-hak kebendaan antara suami istri yang berupa nafkah zaujiyah, harta bersama dan waris.
Berdasarkan rumusan dalam SEMA tersebut, maka seorang wanita yang menikah dengan seorang laki-laki tanpa iktikad baik, seperti tetap melangsungkan akad nikah meski telah mengetahui bahwa suaminya masih terikat perkawinan dengan wanita lain, tidak dapat menuntut haknya atas nafkah suami maupun atas harta bersama dalam perkawinan ke depan sidang pengadilan agama. Jika sang suami meninggal, istri kedua, ketiga dan keempat yang menikah tanpa iktikad baik juga tidak dapat menuntut harta peninggalan suaminya. Hal yang sama juga berlaku bagi sang suami, Ia tidak dapat menuntut harta bersama perkawinan yang berada di tangan istri dan tidak pula dapat menuntut harta peninggalan istri kedua, ketiga atau keempatnya jika istri-istri tersebut meninggal dunia.
PENUTUP 
	Pembatasan serta pengaturan dalam permohonan poligami merupakan salah satu bagian dari politik hukum Mahkamah Agung dalam mengupayakan perlindungan hukum bagi perempuan dan anak. Melalui kamar agama dan badan peradilan agama, Mahkamah Agung telah meramu ketentuan-ketentuan fiqih dan norma-norma dalam undang-undang perkawinan untuk dapat diimplementasikan dalam tataran praktik. 
	Ketentuan-ketentuan fiqh yang selama ini disebarluaskan oleh sejumlah pengacara yang mengesankan mudah serta dianjurkannya praktik poligami dan menjadi hukum yang hidup di masyarakat (living law) ternyata justru terbantahkan oleh sejumlah dalil dan doktrin dalam fiqh. Ungkapan poligami sebagai bentuk utama perkawinan dalam Islam juga terbantahkan. Justru disunnahkan bagi seorang laki-laki untuk menikah dengan satu orang perempuan, karena poligami dianggap cenderung akan menyakiti perempuan. Pandangan ini sejalan dengan semangat undang-undang perkawinan yang amat membatasi praktik poligami.
Melalui buku pedoman teknis, Mahkamah Agung mengatur agar permohonan poligami dilakukan secara contradictoir dan wajib diperiksa bersama-sama dengan penetapan harta bersama antara suami dengan istri terdahulu. Sehingga istri memiliki ruang yang lebih leluasa untuk mengajukan dalil-dalil serta memperthankan haknya atas harta bersama dalam perkawinan. Melalui sejumlah SEMA, Mahkamah Agung mengatur dengan tegas larangan untuk mengesahkan praktik poligami liar dan meniadakan sejumlah bentuk hubungan perdata antara suami dan istri yang terikat dalam perkawinan poligami liar dengan tetap menjaga kepastian hukum atas kedudukan anak yang lahir dari perkawinan tersebut. 
Melalui putusan-putusannya, Mahkamah Agung telah menunjukkan berbagai bentuk perlindungan terhadap perkawinan yang tersangkut dengan poligami liar di dalamnya. Termasuk melalui pemidaan praktik poligami liar. Kiranya tindakan-tindakan Mahkamah Agung tersebut merupakan pengejawantahan upaya hukum sebagai perekayasa sosial (law as tool of social engineering) yang harus terus dioptimalkan untuk mencegah praktik poligami yang cenderung menyakiti perempuan dan anak. Melalui seluruh upaya tersebut Mahkamah Agung berkehendak untuk menghidupkan fiqh yang melindungi dan menghargai perempuan sekaligus membtasi berkembangnya pendapat fiqh yang cenderung bertindak sebaliknya. 

REFERENSI 
Berita
Adicahya, Akmal. “Bagaimana Menghentikan Perceraian Di Luar Pengadilan?” Accessed April 5, 2023. https://mubadalah.id/bagaimana-menghentikan-perceraian-di-luar-pengadilan/.
———. “Menelusur Hukum Acara Perdata Di Indonesia.” Accessed April 5, 2023. https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/menelusur-hukum-acara-perdata-di-indonesia-oleh-akmal-adicahya-s-h-i-m-h-4-2.
um Diatur Nafkah Iddah Dan Mut’ah Dalam Cerai Gugat.” Accessed April 6, 2023. https://www.hukumonline.com/berita/a/belum-diatur-nafkah-iddah-dan-mutah-dalam-cerai-gugat-lt576bd57329237/.
“Bolehkah Dalam Syariat Seorang Suami Menikah Lagi Tanpa Izin Isteri Pertama? | Rumahfiqih.Com.” Accessed April 3, 2023. https://www.rumahfiqih.com/konsultasi-1116-nikah-lagi-tanpa-izin-isteri-bolehkah.html.
“Inside Indonesia’s Controversial Training Seminars Preparing Muslims for Polygamous Marriage - ABC News.” Accessed March 31, 2023. https://www.abc.net.au/news/2019-04-05/inside-indonesias-polygamy-training-schools/10965646.
“Viral Hukum Nikah Ala Ustadz Zainal, Satu Istri Itu Laki-Laki Penakut - Page 12 | KASKUS.” Accessed March 31, 2023. https://www.kaskus.co.id/thread/5eea401da2d1956305664fa3/viral-hukum-nikah-ala-ustadz-zainal-satu-istri-itu-laki-laki-penakut/12.
Buku dan Jurnal
Ali engineer, Asghar. “Islam, Women and Gender Justice.” In What Men Owe To Women. New York: State University of New York Press, 2001.
Atmadja, I Dewa Gede. Filsafat Hukum: Dimensi Tematis Dan Historis. Malang: Setara Press, 2013.
Az-Zuhaili, Wahbah. Fiqih Islam Wa Adillatuhu. Vol. 10. Jakarta: Gema Insani, 2011.
Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama. Laporan Pelaksanaan Kegiatan. Jakarta, 2021.
Haq, Abdul, Ahmad Mubarok, and Agus Ro’uf. Formulasi Nalar Fiqh Telaah Kaidah Fiqh Konseptual. Edited by Syahrowardi and M. Imdad Robani. 5th ed. Vol. 1. Surabaya: Khalista, 2009.
Harahap, Yahya. Hukum Perkawinan Nasional. Medan: Zahir, 1975.
Iman, Rifqi Qowiyul, Shofa’u Qolbi Djabir, and Joni. Anak Luar Kawin. Malang: Literasi Nusantara Abadi, 2022.
Kementrian Wakaf dan Urusan Agama Kuwait. Al-Mausu’ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah. Vol. 41. Kuwait: Kementrian Waqaf dan Urusan Agama Kuwait, 2002.
Kodir, Faqihuddin Abdul. Qiraah Mubadalah. Yogyakarta: IRCiSoD, 2019.
Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama. Mahkamah Agung, 2013.
Muhammad, Abu Ja’far. Tafsir At-Thabari. Vol. 6. Pustaka Azzam, n.d.
Pound, Roscoe. Pengantar Filsafat Hukum. Jakarta: Bharata Karya Aksara, 1982.
Rahardjo, Satjipto. Ilmu Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.
Riadi, Edi. Dinamika Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Dalam Bidang Perdata Islam. Jakarta: Gramata, 2011.
Rochxy, and Bayu Lesama. “Pemidanaan Terhadap Pelaku Perkawinan Di Bawah Tangan Tanpa Izin Istri Pertama.” Yudisial 6, no. 3 (2013).
Sabiq, S. Fikih Sunnah. Vol. 3. Cakrawala Publishing, n.d.
Sumner, Cate. Ending Child Marriage in Indonesia. Melbourne, 2020.
Syarifuddin, Amir. Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia. Jakarta: Kencana, 2014.
———. Ushul Fiqh. Vol. 1. Jakarta: Kencana, 2011.
Wahbah, Az-Zuhaili. Fiqih Islam Wa Adillatuhu. Vol. 9. Jakarta: Gema Insani, 2011.
Yahya, Muhyiddin Abu Zakaria. Syarah Shahih Muslim. Darus Sunnah, n.d.