Optimizing The Wukuf-‘Arafah Time Determination Model According to The Governments of Saudi Arabia and Indonesia

Abstract

Eid al-Adha is a historic moment for Muslims not only in Indonesia but also for Muslims around the world. Based on astronomical reckoning data, it is known that determining the beginning of the month of Dzulhijja 1443 H is essential to have a difference. This is interesting to study because it has an impact on Muslims. For the government of Saudi Arabia, the Ummul Qura calendar is a civil calendar used for administrative purposes. Meanwhile, for the sake of worship, determining religious days in one of them determines that Ramadan, Shawwal, and Dzulhijja become the authority of the al-Qodi al-a'la assembly. The Government of Indonesia, through the Ministry of Religion as of Ramadan 1443 H, has used the MABIMS New Criteria in determining the beginning of the Hijriya month so that with the enactment of this new criterion, there is a difference in determining the time of Wukuf-Arafah between the Saudi and Indonesian Governments. Based on these differences in determination, two problem formulations want to be studied further. First, how do the Saudi and Indonesian Governments use the model/method in determining the time of wukuf-arafah, and secondly, for Muslims with differences in determining the time of wukuf-arafah? To answer the formulation of the problems, this study analyzes it based on the Ummul Qura Calendar system used by the Saudi Government and Imkanur rukyat with the new MABIMS criteria used by the Indonesian Government. One application of the new MABIMS criteria in Indonesia is the difference in Eid al-Adha between the Government of Indonesia and one of the religious mass organizations, Muhammadiyah. Another implication is that various polemics are developing in the community regarding whether or not fasting the Sunnah of Arafah is different from the determination of the day of Wukuf.

Idul Adha menjadi momentum bersejarah bagi umat Islam bukan hanya di Indonesia melainkan umat Islam di seluruh dunia. Berdasarkan data hisab astronomis, diketahui bahwa untuk penetapan awal bulan Dzulhijjah 1443 H sangat berpotensi terjadi perbedaan. Hal tersebut menarik untuk ditelaah, sebab dibalik penentuan tersebut berdampak bagi umat Islam. Bagi pemerintah Saudi Arabia kalender Ummul Qura merupakan kalender sipil yang digunakan untuk kepentingan administrasi. Sedangkan untuk kepentingan ibadah, menentukan hari-hari keagamaan di antaranya penentuan Ramadlan, Syawal dan Dzulhijjah menjadi kewenangan dari majelis al Qodi al a’la. Adapun Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agama terhitung bulan Ramadlan 1443 H telah menggunakan kriteria Baru MABIMS dalam menetapkan awal bulan hijriyah, sehingga dengan diberlakukannya kriteria baru ini muncul perbedaan dalam menetapkan waktu Wukuf-Arafah antara Pemerintah Saudi dengan Indonesia. Berdasarkan perbedaan penetapan tersebut maka ada dua rumusan masalah yang ingin dikaji lebih lanjut. Pertama, bagaimana model/metode yang digunakan oleh Pemerintah Saudi dan Indonesia dalam menetapkan waktu Wukuf-Arafah dan yang kedua apa implikasinya bagi umat Islam dengan adanya perbedaan dalam penetapan waktu Wukuf-Arafah. Untuk menjawab rumusan masalah tersebut, penelitian ini menganalisisnya dengan berdasarkan pada sistem Kalender Ummul Qura yang digunakan oleh Pemerintah Saudi dan Imkanur rukyat dengan kriteria baru MABIMS yang digunakan oleh Pemerintah Indonesia. Salah satu implikasi dari penerapan kriteria baru MABIMS di Indonesia adalah terjadi perbedaan Idul Adha antara Pemerintah Indonesia dengan salah satu ormas keagamaan Muhammadiyah. Implikasi lainnya adalah beragam polemik berkembang di masyarakat mengenai sah tidaknya puasa sunnah Arafah yang berbeda dengan penetapan hari Wukuf.