EFEKTIFITAS PERMENDAG NO 24 TAHUN 2020 TENTANG PENETAPAN HARGA PEMBELIAN PEMERINTAH (HPP) UNTUK GABAH ATAU BERAS DALAM MENGHADAPI KRISIS PETANI DI INDONESIA
Abstract
References
Ayu, Isdiyana Kusuma & Heriawanto, Benny Krestian. 2018. Perlindungan Hukum Terhadap Lahan Pertanian Akibat Terjadinya Alih Fungsi Lahan di Indonesia Jurnal Ketanahan Pangan, 2(2), 122-130.
Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN-SETJEN DPR RI, Permasalahan dan Upaya Peningkatan Produktivitas Pertanian.
Hermawan, Sulhani. 2012. Tinjauan Keadilan Sosial Terhadap Hukum Tata Pangan Indonesia Jurnal Mimbar Hukum, 24(3), 490-501.
Ismail, Nurhasan. 2012. Arah Politik Hukum Pertanahan dan Perlindungan Kepemilikan Tanah Masyarakat Jurnal Rechtsvinding, 1(1), 38-48.
Janti, Gesthi Ika dkk,. 2016. Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Guna Memperkokoh Ketahanan Pangan Wilayah (Studi di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta), Jurnal Ketahanan Nasional, 22(1), 3-10.
Kusumaningrum, Septiana Indriani. 2019. Pemanfaatan Sektor Pertanian Sebagai Penunjang Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Jurnal Transaksi, 11(1), 80-90.
Mahfud MD, Mohammad. Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi, Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta, 2006.
Moeliono, Tristam Pascal, & Soetoprawiro, Koerniatmanto. 2020. Pengembangan dan Perkembangan Pemikiran Hukum Pertanian di Indonesia Jurnal Hukum, 3(2), 416-448.
Mufti, Muslim. 2013. Analisis Kritis Terhadap Sektor Pertanian di Indonesia dalam Negara Kesejahteraan Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 1(1), 38-50.
Setiawati, Tity Wahyu dkk.,. 2019. Politik Hukum Pertanian Indonesia dalam Menghadapi Tantangan Global Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, 26(3), 584-608.
Subekti, Rahayu & Budyatmojo, Winarno. 2015. Perlindungan Lahan Pertanian dalam Mengantisipasi ALih Fungsi Tanah Akibat Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Jurnal Yustisia, 4(2), 451-460.
Peraturan perundang-undangan
Konsideran Menimbang Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi.
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan.
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan permukiman.
Undang-Undang Nomor 3 tahun 2014 tentang Perindustrian adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri
Internet
Wahyuni, Tri. 2018. BPS Sebut Luas Lahan Pertanian Kian Menurun. https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20181025153705-92-341433/bps-sebut-luas-lahan-pertanian-kian-menurun (diakses pada tanggal 26 April 2021).
Copyright (c) 2021 Farida Sekti Pahlevi
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.