Faktor-Faktor Radikalisme Islam pada Pemuda di wilayah Mataram, Jawa Timur.

Nur Kholis1, Munardji2, Nuril Mufidah3, Salamah Noorhidayati4

1Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung, Indonesia.
   nurkholisblt@yahoo.com.
2Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung, Indonesia.
  munardji@iain-tulungagung.ac.id.
3Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim, Malang, Indonesia.
   nurilmufidah86@uin-malang.ac.id
4Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung, Indonesia.
 salamahnoorhidayati@gmail.com.
Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis pemaknaan subyek tentantg faktor-faktor yang menyebabkan radikalisme beragama di kalangan pemuda. Jenis penelitian adalah kualitatif dengan menggunakan pendekatan fenomenologi. Penelitian dilakukan diwilayah budaya Mataraman, pertimbangan utama pemilihan tempat ini adalah karakter integrasi agama, budaya dan politik (masyarakat harmoni). Teknik pengumpulan datanya adalah wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Data-data yang dianalisis menggunakan model interaktif terlebih dahulu dipastikan validitasnya sesuai standar. Hasil penelitian menujukkan bahwa faktor-faktor penyebab radikalisme beragama di kalangan pemuda, diantaranya adalah; keyakinan (ideologis), sistem pemerintahan, kebijakan pemerintah, dan kesejahteraan. Keempat faktor ini bersifat saling mempengaruhi (resiprocal) untuk tumbuh dan berkembangnya masing-masing faktor.
Kata kunci: faktor, pemuda, radikalisme islam

Pendahuluan
Sebagian para ahli memaknai bahwa radikalisme Islam dipahami sebagai bentuk reaksi umat islam terhadap dominasi Barat. Radikalisme demikian merupakan bentuk pemberontakan dari ketidakberdayaan diri umat islam, oleh karena itu mereka menuntut reposisi Islam atas dominasi Barat, sebagaimana dimotori oleh Hasan al-Banna dan abul a’la Maududi. Wujud radikalisme ini adalah politis, yaitu dengan mendirikan organisasi politik yaitu ikhwaul muslimin di Mesir, dan jemaat islam di Indo-Pakistan. Dipihak lain, ada yang memahami radikalisme islam berakar pada deprivasi relatif dan disorientasi nilai-nilai. Ketidak-adilan prosedural, distributif, dan interaksional menjadi pemicu utama berkembangkan radikalisme dikalangan umat Islam. Berbagai fakta menunjukkan bahwa pihak Barat yang dimotori oleh Negara adidaya, Amerika Serikat selalu menerapkan standar ganda dalam menghadapi negara-negara islam, misalnya terhadap Irak, Palestina, dan lain-lain. Begitu juga implementasi kebijakan WTO, bank dunia, IMF, dan lembaga-lembaga ekonomi dunia lainnya.
Secara politik global, munculnya isu radikalisme Islam sebenarnya dapat dilacak dari hubungan antara Barat-Islam. Radikalisme dan terorisme kemudian berkembang menjadi isu dibeberapa negara sejak terjadinya pengeboman gedung WTC. Hubungan Islam-Barat yang kurang baik ini pada akhirnya menimbulkan konflik pemikiran dan sikap  politik terus berkembang sejak dari perang salib. Narasi-narasi yang menyudutkan Islam secara umum semakin terasa akhir-akhir ini seiring dengan semakin berkembangnya isu radikalisme islam atau terorisme islam. Memang tidak dapat dipungkiri bahwa beberapa kejadian teror yang terjadi diluar negeri maupun didalam negeri melibatkan oknum umat islam, meskipun patut dipertanyakan kejadian-kejadian demikian merupakan settingan politik global atau terjadi secara alami. Pola hubungan ini kemudian membelah menjadi dua hal, yaitu; Pertama, keberhasilan Barat melakukan sekularisasi, memisahkan antara agama dengan politik, islam, gereja dengan negara. Kedua, sebagian umat islam menginginkan sistem syariah dalam bernegara. 
Keinginan untuk menjadikan Islam sebagai dasar negara di Indonesia muncul sejak terjadi perdebatan pada sidang Badan Konstituante 1956-1959. Secara garis besar, dalam sidang tersebut beberapa partai terbagi menjadi tiga golongan pendapat tentang dasar negara, yaitu; Islam, nasionalis-sekuler, dan komunis. Kelompok Islam berasumsi bahwa Islam memiliki nilai-nilai yang komprehensif meliputi segala urusan dunia, kenegaraan, dan ukhrowi. Juga kekhawatiran tentang ideologi pancasila yang ditawarkan yang bersifat kosong dari nilai-nilai agama sehingga memungkinkan dapat dimasuki oleh nilai-nilai dan norma sekuler. Dan, begitu juga sebaliknya bagi golongan yang menginginkan Pancasila sebagai dasar negara berpendapat bahwa justru sebagai ideologi terbuka memungkin ideologi apa saja dapat menyesuaikan dengan nilai-nilai Pancasila. Perdebatan demikian cukup menguat dan mengalami deadlock sepanjang periode tersebut sehingga memaksa Presiden Soekarno mengeluarkan dekrit Presiden. Akar konflik pemikiran demikian tetap ada dan bersifat latent, meskipun pada era orde baru Presiden Soeharto menetapkan pancasila sebagai asas tunggal.
Mempelajari ajaran agama sampai ke akar, dasar, asal sumber, dan awal mula adalah hal yang lumrah bagi setiap penganut agama. Bahkan hal demikian merupakan suatu keniscayaan, inilah makna radikal secara etimology. Radikalisme beragama semakin tidak wajar ketika bersifat politik, yakni menunjukkan perlawanan dan penolakan terhadap kondisi dan/atau sistem negara, bahkan berupaya mengganti sistem lama ke sistem baru secara mendasar dan menyeluruh. Fenomena radikalisme beragama yang kemudian melakukan penolakan dan perlawanan, bahkan ingin mengganti sistem lama dengan sistem baru dapat berskala nasional dan global. Hal ini merupakan reaksi dari liberalisme dan kolonialisme Barat terhadap Timur (dunia Islam). Radikalisme beragama bernuansa politik ini semakin berkembang, terutama di kalangan pemuda di Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang sungguh-sungguh dari semua pihak untuk menekan berkembangnya fenomena radikalisme beragama di kalangan pemuda, karena mereka adalah aset bangsa.
Beberapa penelitian sebelumnya menganalisis tentang penyebab radikalisme islam bersumber dari sisi interaksi antara pemahaman agama dengan jihad, ingin membebaskan umat islam dari ketimpangan ekonomi dan marginalisasi politik lokal-global. Dipihak lain, terdapat penelitian yang menganalisis proses hilangnya etika dan moral sehingga terjadi radikalisme islam. Beragama bagi setiap individu merupakan pilihan yang bersifat subyektif dan sakral. Oleh karena itu, ia dapat mempengaruhi kesadaran dan emosi pemeluknya, yang jika terdapat benturan maka akan mudah menimbulkan konflik. Dengan mempertimbangkan hasil-hasil penelitian sebelumnya, penelitian ini memperdalam faktor-faktor yang memungkinkan timbulnya radikalisme beragama dikalangan pemuda, baik aspek ideologis, ekonomi, dan politik lokal-global. 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan radikalisme beragama di kalangan pemuda. Peneliti berasumsi bahwa diantara faktor-faktor tersebut bersifat resiprokal, antara faktor satu dengan lainnya saling mempengaruhi. Misalnya, beberapa penelitian sebekumnya menunjukkan bahwa faktor ideologis atau keyakinan menyebabkan berkembangnya sikap fanatik beragama seseorang, yang jika dipicu oleh faktor lainnya sangat mungkin menimbulkan gesekan. Untuk itu, hasil penelitian diharapkan menghasilkan gambaran yang lebih mendalam tentang faktor-faktor timbulnya sikap radikalisme beragama di masyarakat. Sehingga dapat menjadi salah satu pertimbangan teoritik penanggulangan radikalisme beragama dan akhirnya diperoleh masukan untuk pengembangan teori moderasi beragama di masyarakat Indonesia.
Metode Penelitian
1.	Jenis dan pendekatan penelitian
Jenis penelitian ini adalah kualitatif. Peneliti melakukan pendalaman terhadap obyek yang merupakan makna esensial dari pengalaman dan pemaknaan subyek, tempat penelitian diupayakan alamiah, peneliti merupakan instrumen kunci. Sedankan pendekatan penelitian yang digunakan adalah fenomenology. Peneliti mendeskripsikan pemaknaan pengalaman subyek dan menafsirkannya sesuai teori-teori yang relevan untuk memperoleh kontruk pemaknaan utuh obyek.
2.	Tempat dan waktu penelitian
Penelitian dilakukan diwilayah budaya Mataraman. Pertimbangan utama pemilihan tempat adalah karakter islam mataraman merupakan model yang sempurna tentang bagaimana agama, budaya, dan politik dapat bertemu tanpa ada rasa dominasi dan marginalisasi. Di wilayah ini islam dan budaya jawa dapat terintegrasi secara harmoni. Kondisi menarik untuk menjadi model bagaimana proses dan penyebab radikalisme beragama yang menyimpang dari tradisi budaya harmoni masyarakat mataraman. Penelitian dilakukan selama enam bulan, dimulai dari September 2021 sampai dari Pebruari 2021.
3.	Obyek dan subyek penelitian
Obyek penelitian ini adalah faktor-faktor penting yang menjadi pertimbangan berkembangnya radikalisme beragama. Peneliti mengeksplor dan mendalami faktor ideologis, ekonomi, dan politik lokal dan global. Ketoga kategori faktor ini, sebenarnya telah banyak didiskusikan dibeberapa artikel, namun demikian peneliti mendalaminya bagaimana masing-masing faktor saling memperkuat untuk berkembangnya radikalisme beragama, karena tidak mungkin masing-masing faktor berdiri sendiri. Subyek penelitian adalah para mahasiswa dan pemuda pada umumnya di wilayah mataraman yang memungkinkan telah terpapar dan/atau berpotensi radikalisme beragama.
4.	Teknik penggalian data.
Penggalian data menggunakan teknik wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi. Wawancara medalam merupakan teknik utama untuk mendalami data-data yang dibutuhkan. Sedangkan teknik observasi dan dikumentasi merupakan pendukung, terutama untuk mendalami dan memperjelas konsep-konsep abstrak. Dengan demikian, ketiga teknik ini sebenarnya bersifat saling melengkapi sehingga peneliti mudah melakukan kontruk terhadap data-data lapangan.
5.	Keabsahan data
Peneliti melakukan upaya secara maksimal untuk mendapatkan data yang valid. Untuk itu, data yang dikumpulkan harus dipastikan keabsahannya, dengan menerapkan empat kriteria utama, yaitu; derajat kepercayaan (credibility), keteralihan (transferability), kebergantungan (dependability) dan kepastian (confirmability).
6.	Analisis data
Analisis data dilakukan mengikuti model interaktif Miles & Huberman. Komponen teknik ini meliputi; pengumpulan data, desplay data, reduksi data dan kesimpulan/verifikasi. Keempat komponen ini dilakukan secara berkelanjutan seperti spiral selama proses pengumpulan data dan analisis data. 
Hasil dan analisis
1.	Hasil Penelitian
Radikalisme tidak disebabkan oleh faktor tunggal, ada beragam factor yang mempengaruhi lahirnya radikalisme di kalangan mahasiswa. Responden mengakui bahwa sebetulnya di perguruan tingginya belum melakukan pemetaan radikalisme mahasiswa, tetapi yang disampaikan kepada peneliti merupakan hasil pengamatan fakta-fakta di lapangan dan bacaan teori. Menurutnya faktor-faktor determinan penyebab radikalisme adalah keyakinan, sebagaimana detailnya disampaikan berikut.
Keyakinan terhadap “kebenaran” merupakan faktor penting fenomena munculnya radikalisme. Mereka memiliki keyakinan bahwa kebenaran datangnya dari Tuhan, yang disabdakan dalam al-Qur’an. Sikap dan perilaku sosial budaya yang berkembang di masyarakat hendaknya mencerminkan atau bersumber dari al-Qur’an. Al-Qur’an merupakan satu-satunya sumber kebenaran itu. Jika terdapat ayat-ayat yang belum jelas dan sulit diterapkan dalam hidup keseharian, maka hendaknya dicarikan ayat-ayat lain yang dapat menjelaskan atau tafsiran ulama’ salaf. Keyakinan bahwa Allah swt menurunkan al-Qur’an dan contoh kekhalifahan Rasulullah saw selama kepemimpinannya di Makkah dan Madinah. Pemerintahan hendaknya dibangun berdasarkan ajaran-ajaran al-Qur’an dan tafsiran atau best practice ulama’ salaf.
Keyakinan yang ditanamkan oleh setiap komunitas-komunitas radikal telah masuk kedalam relung yang paling dalam, sehingga banyak mempengaruhi pemahaman, sikap, dan perilaku. Setiap organisasi kemasyarakatan dan/atau komunitas memiliki cara-cara untuk mengkader anggotanya melalui kegiatan perkaderan. Perkaderan merupakan bagian pendidikan formal yang dikembangkan oleh masing-masing organisasi agar setiap anggota memiliki keseragaman pemahaman, sikap dan perilaku sesuai yang digariskan oleh organisasi. Pendidikan dan perkaderan dimaksudkan untuk menanamkan nilai-nilai dan keyakinan sehingga memudahkan bagi proses pencapaian tujuan organisasi. Pendekatan yang biasa digunakan dalam perkaderan organisasi adalah doktrin tentang nilai-nilai, wawasan, dan arah pengembangan organisasi. Menurut responden, ada banyak model perkaderan, meskipun jika disederhanakan dapat dibagi menjadi dua, yaitu perkaderan formal dan nonformal, sebagaimana disampaikan berikut ini.
Perkaderan merupakan kunci utama keberlangsungan komunitas radikalisme. Metode yang digunakan oleh kelompok ini dalam merekrut kader adalah dilakukan secara norformal dan informal. Rekrutmen nonformal merupakan pendekatan terhadap individu-individu baru diluar anggota keluarga komunitasnya. Sedangkan metode informal adalah rekrutment anggota yang dilakukan secara sistematis terhadap anggota-anggota keluarga masing-masing. Kebanyakan mereka menempuh jalur rekrutmen nonformal.  
Pengkaderan yang dilakukan komunitas radikal dalam bentuk doktrin untuk menguatkan keyakinan anggota. Keyakinan yang ditanamkan kepada mereka adalah keyakinan bahwa kebenaran mutlak adalah Allah swt, sumber ajaran Islam adalah al-Qur’an, sistem pengelolaan masyarakat/pemerintahan adalah khilafah, problem kemasyarakatan bersumber dari sistem pemerintahan yang tidak sesuai dengan ajaran Rasulullah saw. Keyakinan-keyakinan demikian merupakan bagian yang dikaji secara rutin dan berkala dalam forum-forum nonformal. Peneliti pernah mengikuti kajian yang dilakukan oleh komunitas ini, tema-tema yang dikaji dalam forum tersebut sebagaimana diuraikan di atas. Keyakinan yang telah mendarah daging dalam pemikiran kader, akan berpengaruh kuat dalam sikap dan perilakunya. Sikap yang militan pada masing-masing anggota merupakan cerminan dari keyakinan yang sudah melekat, dan sulit dipengaruhi oleh paham lain.
Daulah islamiyah selalu menjadi tema penting dalam kajian-kajian yang dilakukan oleh kelompok ini. Ketidakberdayaan, masalah sosial, penguasaan asing terhadap sumber kekayaan Negara, dan kemiskinan merupakan akibat dari pemerintahan yang sekuler. Menurut responden bahwa cita-cita utama kelompok radikal adalah daulah islamiyah, sebagaimana disampaikan kepada peneliti, “sistem pemerintahan menentukan keadilan dan kemakmuran, masalah yang dihadapi bangsa dan Negara Indonesia adalah karena kesalahan memilih sistem pemerintahan yang sekuler. Cita-cita baldatun toyyibatun wa robbun ghofur mengisyaratkan pentingnya sistem pemerintahan yang bersumber dari Allah swt, yakni sistem khilafah sebagaimana ditunjukkan dalam al-Qur’an sehingga pemerintahannya adil makmur dalam ridlo-Nya”. Islam pernah mengalami kemajuan antara abad VII sampai XI Hijriyah, yang pada waktu itu sistem pemerintahannya adalah khilafah. Agar Indonesia dapat menjadi Negara yang maju maka mau tidak mau harus mengganti pemerintahannya yang sekuler menjadi berdasar al-Qur’an dan al-Hadits yang shahih.
Daulah islamiyah merupakan suatu hal yang sangat bernilai bagi kelompok ini. Kebahagiaan, kesejahteraan, kemakmuran, dan keadilan dapat direalisasi hanya karena menerapkan sistem khilafah dalam suatu pemerintahan. Menurut responden bahwa menerapkan khilafah dalam pemerintahan merupakan kebutuhan mendesak saat ini, sebagaimana detailnya berikut. “banyak masalah yang dihadapi oleh Negara-negara dengan sistem sekuler, misalnya terjerat hutang, kemiskinan, kehancuran moral pejabat dan anak muda, kebodohan, atheism, dll. Jika kembali ke sistem pemerintahan khilafah maka semua masalah bangsa dan masyarakat tersebut dapat diseleseikan, karena Islam memberikan tuntutan dan arahan yang jelas sebagaimana disabdakan dalam al-Qur’an”. Mereka memahami bahwa al-Qur’an dan al-hadits sudah jelas mengajarkan tentang norma-norma dan aturan tentang pengelolaan Negara. Dengan demikian mengembalikan sistem pemerintahan sesuai ajaran Islam merupakan jalan keluar terbaik untuk mewujudkan pemerintahan yang mensejahterakan umat dan bangsa.
Kajian-kajian rutin internal komunitas menurut responden memberikan informasi bahwa sistem khilafah saat ini urgen untuk diterapkan, khususnya di Indonesia. Menurutnya bahwa penerapan sistem khilafah dalam pemerintahan di Indonesia sebaiknya segera dilakukan dengan merevisi UUD 1945 terlebih dulu, sebagaimana disampaikan oleh responden sebagai berikut. “Kita telah mengetahui bersama bahwa saat ini berbagai problem dihadapi oleh bangsa dan umat di Indonesia. Berbagai problem kemasyarakatan ini disebabkan oleh sistem pemerintahan yang tidak baik. Oleh karena itu, kami berkeyakinan bahwa mengganti sistem islam dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara”. Pengetahuan dan pemahaman demikian menurut sebagian responden diperoleh dari penafsiran terhadap ayat-ayat al-Qir’an dan kajian-kajian yang diperoleh dari komunitasnya. Kajian yang rutin dilakukan oleh komunitas ini berdasarkan al-Qur’an dan al-Hadits oleh pimpinannya.
Komunitas radikal yang mulai berkembang di beberapa kampus selalu mengadakan kajian rutin keagamaan. Bahan-bahan kajian terutama adalah al-Qur’an yang diterjemahkan dan ditafsirkan secara leterlek. Menurut responden pendekatan kajian yang dilakukan oleh komunitas radikal adalah skripturalis. Pengetahuan dan sikap radikal yang berkembang pada sebagian kecil di kampus karena pendekatan kajiannya yang bersifat scriptural, yakni kajian al-Qur’an yang tercerabut dari konteksnya. Al-Qur’an sejatinya kandungannya ada yang bersifat lokal, dan mengikuti waktu tertentu, mutasyabihat, dan sesuai dengan kondisi di mana ayat-ayat itu diturunkan. Misalnya ayat tentang “Bunuhlah mereka di manapun kalian temui mereka” (QS al-Baqarah/2: 191; QS al-Nisa’/4: 89, 91). Menurut responden bahwa penafsiran ayat-ayat al-Qur’an harus ditafsirkan dengan ayat-ayat lainnya atau dengan al-Hadits, tidak perlu dengan logika apalagi pemahaman konteks.
Menurut pemahaman responden bahwa al-Qur’an merupakan qoul dari dzat yang maha benar, maka kebenarannya tidak boleh ditafsirkan dengan qoul atao logika manusia yang serba terbatas (relative). Sebagaimana disampaikan kepada peneliti, “tidak masuk akal atau lucu bahwa kebenaran al-Qur’an yang bersifat mutlak harus ditafsirkan dengan pandangan, pendapat, atau kitab yang bikinan manusia. Fikiran dan panca indra manusia adalah bersifat relatif atau kemampuannya terbatas, maka bagaimana mungkin hal yang terbatas dijadikan alat untuk menganalisis atau menfasirkan yang mutlak”. Penafsirkan al-Qur’an yang benar adalah mendasarkan pada ayat-ayat lainnya dalam al-Qur’an. Jika tidak didapatkan ayat-ayat sebagai penjelas terhadap ayat yang masih mutasyabihat maka perlu mencari hadits-hadits sehingga pemahaman terhadap ayat tersebut semakin komprehensif.
Komunitas radikal memiliki kelompok kajian yang sudah terjadwal dengan rapi. Anggota yang hadir dari kalangan internal mereka, kalaupun ada anggota baru biasanya hadir bersama temannya, yang merupakan anggota lama. Dalam kajian tersebut dipimpin oleh orang yang ditokohkan secara keilmuan, pengalaman, dan senior dalam organisasi. Peneliti pernah mengikuti kajian ini atas undangan responden, dalam kajian tersebut narasumber memegang al-Qur’an dan beberapa kitab yang menjadi rujukannya. Materi yang dikaji berdasarkan urutan ayat-ayat (bukan tematik), sesuai yang peneliti dengar dan ketahui bahwa dalam kajian tersebut narasumber mempergunakan ayat-ayat lain yang terkait sebagai dasar menafsirkannya. Hadits-hadits Nabi Muhammad saw juga digunakan sebagai dasar untuk memperkuat pandangan, tafsir, dan kesimpulan suatu masalah yang sedang dikaji. Menurut pandangan umum di komunitas ini bahwa kajian yang dilaksanakan oleh mereka secara rutin menggunakan pendekatan skripturalis.
Pendekatan skripturalis dalam mengkaji agama Islam cenderung mengabaikan faktor kontekstual dalam implementasi ayat-ayat al-Qur’an untuk memahami dan menganalisis masalah kemasyarakatan dan keagamaan. Pemerintah menjadi salah satu obyek kajian yang dianggap tidak sesuai atau menyimpang dari ajaran agama Islam dalam praktik pemerintahannya. Praktik pemerintahan di Indonesia dianggap menyalahi sistem pemerintahan yang diterangkan dalam al-Qur’an. Kalimat bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) disusun berdasarkan ketuhanan yang maha esa, sebagaimana terangkum dalam pembukaan UUD 1945 harus dimaknai sebagai Allah swt. Oleh karena itu, pelaksanaan dan seluruh perangkat pemerintahan hendaknya berbasis Islam. Jika dibiarkan sebagaimana yang sekarang dipraktikkan oleh pemerintah Indonesia, maka semua kebijakan dan peraturan yang dijalankan oleh Negara harus dimaknai sebagai bertentangan dengan misi keislaman. Menurut responden bahwa segala kebijakan dan peraturan yang dilaksanakan oleh Negara sekuler tidak wajib diikuti.
Negara telah nyata menyimpang dari ide dasar pendirian Negara Republik Indonesia, yakni berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Tuhan yang maha esa sejatinya adalah Allah swt. Selain Allah swt bukan tuhan yang maha esa. Oleh karena itu, tidak ada pilihan lain bagi dasar implementasi pemerintahan, kecuali haruslah didasarkan pada al-Qur’an dan al-Hadits. Kedua sumber ajaran agama hendaknya menjadi sumber utama dalam penyusunan undang-undang, peraturan, dan kebijakan pemerintah. Dengan demikian, Negara yang tidak didasarkan pada al-Qur’an dan al-Hadits maka kita tidak wajib mengikutinya. 
Pemerintah selama ini telah mengabaikan amanah pembukaan UUD 1945, oleh karenanya sekarang mulai banyak yang tidak percaya kepada pemerintah. Tema-tema demikian menjadi fokus atau objek kajian kelompok radikal. Mereka tidak mau disalahkan atas ketidaksenangannya terhadap pemerintah, apalagi fenomena sekarang banyak para kyai atau tokoh agama yang ditangkap dan dipenjarakan. Responden kepada peneliti menuturkan, “akhir-akhir terjadi fenomena islampobia yang ditandai dengan pemenjaraan beberapa kyai “penentang” pemerintah, pembenturan antara umat beragama, stigma teroris, dan pengetatan perijinan kegiatan keagamaan. Fenomena ini menjadi titik balik ketidakpercayaan  masyarakat terhadap pemerintah”. Sebagian masyarakat mulai tidak percaya terhadap pemerintah, selain sebagaimana disebutkan di atas juga keberpihakan pemerintah tidak banyak ke masyarakat, pemerintah lebih mengedepankan kepentingan kaum capitalis dan Negara asing, sebagaimana diungkapkan responden, “pemerintah banyak memihak kepentingan Negara asing dan kaum capitalis, dan sangat kecil keberpihakannya terhadap rakyat kecil”. 
Kebijakan pemerintah dinilai oleh kelompok radikal sebagai pemicu ketidapercayaannya. Mereka berpandangan bahwa pemerintah telah keluar dari cita-cita bangsa sebagaimana diungkapkan kepada peneliti, “Pemerintah telah menyimpang dari cita-cita yaitu berfungsi melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk itu, kepercayaan kami semakin luntur. Pemerintah tidak dapat menjadi wadah untuk kemakmuran dan kesejahteraan”. Kelompok radikal sebagaimana informasi dari responden bahwa hasil kajian-kajian yang sifatnya mengkritisi kebijakan pemerintah memberikan perspektif yang berbeda dan menimbulkan kesadaran baru untuk membuat program dan kegiatan tandingan. Sebagaimana disampaikan kepada peneliti, “pemerintah tidak mau menerima masukan dari rakyat, oleh karena itu ada baiknya rakyat melakukan kegiatan kritis dan menyentuh langsung rakyat kecil, baik dalam bidang politik, ekonomi, dan perkaderan”.
Anggota yang terlibat dalam kajian rutin, baik yang dilakukan di kampus maupun di luar kampus kebanyakan adalah usia muda. Menurut responden bahwa alasan utama masuk dalam kelompok radikal ini adalah ekonomi, sebagaimana disampaikan kepada peneliti. “pertama kali saya masuk di kelompok ini karena adanya iming-iming pekerjaan. Saat itu, saya masih lulus dari sekolah menengah atas, mengalami kesulitan tidak mampu kuliah karena ekonomi orang tua yang tidak mencukupi”. Menurut pengakuan responden bahwa setelah menjadi anggota kelompok selalu didampingi dalam hal; peningkatan pengetahuan keagamaan, ketrampilan dan pekerjaan, dan diklat perkaderan. Program dan kegiatan kelompok ini difokuskan pada tiga hal utama, yaitu; jaringan dan pengembangan ekonomi, pengetahuan dan wawasaan keagamaan, dan jenjang perkaderan. Jaringan kelompok ini sangat kuat, disiplin, dan tertutup. Awalnya peneliti cukup sulit masuk kedalam kelompok ini, tetapi karena ada orang kunci yang dikenal akhirnya peneliti mendapatkan akses.
Kelompok ini memiliki program pemberdayaan dan pendampingan ekonomi bagi anggota. Program dilaksanakan dengan melibatkan pihak ketiga, misalnya founding, investor, dan/atau lembaga keuangan. Menurut responden bahwa pendampingan dilakukan secara intensif, sebagaimana disampaikan kepada peneliti, “Pendamping program pemberdayaan dan pendampingan ekonomi yang dilakukan oleh kepompok mengikuti jadawal dan orientasi yang ketat. Dimulai dari penentuan kegiatan, dan pelaksanaan serta evaluasi. Kebanyakan program ekonomi yang dikembangkan adalah di sektor jasa, perdagangan, dan pertanian. Pendampingan dilakukan melalui jaringan-jaringan yang terbentuk dalam internal kelompok. Anggota kelompok cukup menikmati usaha ekonomi yang dikembangkan, dan yang paling utama juga adalah mereka sekaligus dapat mengikuti sholat berjamaah sesuai dengan zonanya masing-masing.
Ketertarikan terhadap kelompok radikal awalnya dijanjikan kemudahan ekonomi, misalnya akan mendapatkan pekerjaan, join kerja, modal usaha, pendampingan usaha, dan pemberian modal atau alat kerja. Informan memberikan uraian detail kepada peneliti sebagai berikut, “setiap calon anggota yang direkrut dijanjikan akan mendapatkan akses peningkatan ekonomi diri dan keluarga diantaranya diberikan kemudahan mendirikan usaha baru, modal usaha, alat usaha, pendampingan usaha, pendampingan menjalin kerjasama bisnis dengan pihak ketiga (anggota lama/jaringan), dan pengembangan usaha”. Pendampingan dan pengembangan usaha anggota menjadi bagian penting dari program dan kegiatan kelompok, selain kajian keagamaan rutin yang dilakukan setiap akhir bulan. Dalam pertemuan kajian keagamaan itulah, juga dilakukan monitoring dan evaluasi pendampingan dan pengembangan usaha/bisnis anggota.
Program dan kegiatan ekonomi menjadi salah satu daya tarik calon anggota baru dikelompok radikal. Ekonomi bagi individu dan kelompok/ organisasi adalah kunci untuk keberlangsungan ekonomi keluarga dan keorganisasian. Bagi mereka, berkembangnya ekonomi anggota secara otomatis meningkatkan daya tarik kelompok dan sumber pendapatan anggaran dan belanja organisasi. Informan menyampaikan kepada peneliti sebagai berikut, “menjadi anggota kelompok/organisasi diwajibkan “sedekah lillah” yang diambilkan dari keuntungan usaha anggota dampingan. Hasil sedekah lillah ini digunakan untuk biaya program dan kegiatan keorganisasian. Setiap bulan, dalam forum kajian keagamaan selalu diumumkan perolehan sedekah dari anggota dan belanjanya”. Dengan demikian, anggota menjadi semakin percaya atas transparansi atau amanah pengurus. Bersedekah bagi mereka merupakan salah satu dakwah untuk terwujudnya kejayaan dan kehormatan Islam.
Setelah menjadi anggota, tertib, dan rajin mengikuti pertemuan kajian keagamaan dan kegiatan komunitas lainnya, maka mereka secara sistematis dan terencana diajak menonton video, memberi bacaan-bacaan, dan mendiskusikannya tentang kebijakan dan kegiatan pemerintah yang dinilainya tidak berpihak terhadap umat dan kelompok-kelompok masyarakat pinggiran. Tujuan program dan kegiatan ini agar terwujud kesadaran dan kebencian terhadap pemerintah. Kebencian yang tertanam dalam diri anggota diharapkan dapat menjadi pemicu lahirnya sikap dendam terhadap pemerintah. “menurut pimpinan kami bahwa sakit hati dan dendam terhadap pemerintah bukan disebabkan faktor kepentingan pribadi. Yang lebih utama adalah kita mengkritisi kebijakan, program dan kegiatan pemerintah yang dinilainya tidak berpihak terhadap umat dan masyarakat marginal. Umat Islam dan kyai selalu dimusuhi oleh pemerintah”.
Kebencian kelompok radikal ditujukan kepada pemerintah dan pihak-pihak yang dianggap bersekutu dengan pemerintah menjauhkan umat Islam dari kekuasaan, dan peminggiran secara terencana dan sistematis. Untuk melampiaskan kebencian, mereka membuat program tandingan terhadap kebijakan pemerintah, sebagaimana disampaikan kepada peneliti. “kebencian dan dendam terhadap pemerintah dan pihak-pihak yang bersekutu membuat kelompok kami membuat program dan tandingan yang menjurus kesikap kritis dan pemberdayaan anggota, agar tidak tergantung kepada pemerintah. Misalnya program pemberdayaan ekonomi, perkaderan, dan penguatan ketauhidan. Ketauhidan diperlukan agar anggota hanya memiliki ketergantungan kepada allah swt, bersikap keras terhadap kaum kafir dan pemerintah zhalim”. Pemerintah dan sekutunya saat ini dianggap sebagai kelompok imperialism modern, yang berkedok sebagai penguasa, tetapi zhalim terhadap rakyat dan umat.
Bagi kelompok ini, Indonesia belum menjadi Negara merdeka sejati. Sebagaimana disampaikan kepada peneliti, “Indonesia memang telah merdeka dari imperialis Belanda dan Jepang, tetapi sekarang yang kita rasakan Indonesia bukanlah Negara merdeka. Kita masih terjajah oleh kebijakan dan keinginan kelompok tertentu dan/atau Negara-negara maju, seperti Amerika, Eropa, dan Cina”. Terutama pemerintahan sekarang cenderung berkerjasama dengan Negara Cina. Program-program, kebijakan dan pembangunan Indonesia masih dikendalikan oleh Negara-negara maju dengan berkedok kerjasama. Kerjasama yang dikembangkan oleh pemerintahan sekarang lebih banyak menguntungkan Negara investor, sebagaimana disampaikan informan kepada peneliti sebagai berikut, “Negara-negara maju sebagai investor lebih banyak menikmati keuntungan ketimbang Indonesia, misalnya pembangunan jalan tol jawa, jembatan, pembangunan OBOR, reklamasi pantai, dan ibu kota baru. Saya kira pemerintah akan menggandeng kapitalis dari China.
Kelompok radikal menjadi sangat ingin merubah sistem yang semakin tidak berdaya dihadapan para kapitalis dan Negara maju. Mereka berpandangan sesungguhnya dapat menjadi Negara maju apabila al-Qur’an dan al-Hadits dijadikan sebagai dasar pembangunan, sebagaimana disampaikan kepada peneliti sebagai berikut. “imperialis masih bercokol di Indonesia dalam bentuk tidak lagi secara fisik. Perencana dan proses pembangunan dikendalikan oleh Negara-negara maju, mereka memberikan pinjaman, dan menyalurkan tenaga ahlinya sebagai syarat pencairan pinjaman”. Mau tidak mau menurut kelompok ini bahwa perubahan secara komprehensip dan menyeluruh hendaknya menjadi prioritas sehingga pemerintah berul-betul menjadi pengendali proses perencanaan dan pembangunan. “perubahan sistem pemerintahan yang sesuai ajaran islam menjadi urgen dan pilihan utama, karena secara historis Islam mengalami kemajuan abad pertengahan dengan konsisten menjadikan Islam sebagai dasar begara”.
2.	Analisis hasil penelitian
Faktor-faktor yang menyebabkan tumbuh dan berkembangnya radikalisme Islam berdasarkan pada temuan penelitian ini dapat dikelompokkan menjadi dua kalisifikasi utama, yaitu; faktor ideology dan non-ideologi. Faktor ideologis adalah keyakinan untuk memperjuangkan penggantian sistem yang sedang berlangsung dengan sistem dan tatanan nilai-nilai keislaman dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat yang dianggap dapat meningkatkan kesejahteraan dan keadilan bagi umat dan bangsa. Keyakinan demikian menurut penelitian sebelumnya didasarkan pada pandangan bahwa agama islam merupakan agama yang komprehensip. Komprehensip ajaran Islam diyakini dapat diimplementasikan dalam kehidupan bernegara dan berkebangsaan. Dengan demikian, bagi kelompok ini Islam tidak hanya mengatur ibadah mahdloh, tetapi juga mengatur muamalah, termasuk bagaimana mengatur sebuah Negara yang Islami.
Kelompok radikal memiliki alasan yang kuat bahwa berbagai problem kemasyarakatan yang dialami oleh Negara-Negara sekuler disebabkan oleh sistem pemerintahan yang dijalankan tidak sesuai ajaran-ajaran Allah swt. Sistem pemerintahan khilafah Turki Utsmani diyakini menjadi salah satu barometer yang berhasil menghantarkan kesejahteraan rakyat dan umat. Pasca pemerintahan Turki Utsmani adalah berkembangnya system pemerintahan modern sekuler. Kenyataannya sampai abad 21 ini rakyat belum menikmati kemerdekaan. Untuk itu sistem khilafah diyakini sebagai solusi tepat untuk mengawal dan merealisasikan kesejahteraan rakyat berdasar nilai-nilai dan norma ajaran Islam, yang langsung diajarkan oleh dzat yang maha kuasa, Allah swt. Sistem khilafah bertujuan mengatasi situasi yang memburuk, infiltrasi, kebutuhan perubahan transformasional, dan mengakhiri penjajahan terhadap teritorial muslim.
Tujuan berdirinya Negara Islam adalah sebagai instrument penekan untuk memutuskan hal-hal yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak. Dasar keputusan sosial akan berdampak baik terhadap masyarakat jika didasarkan pada nilai-nilai ajaran agama Islam. Nilai-nilai dan norma Islam tidak saja mengatur hubungan individu manusia dengan manusia lainya dan dengan Tuhan, tetapi juga dapat digunakan untuk mengatur pemerintahan. Salah satu ayat al-Qur’an yang dipakai dasar memperjuangkan daulah islamiyah adalah QS al-Nur/24: 55. Ayat ini menjelaskan bahwa hendaknya manusia memutuskan segala perkara umat berdasarkan ajaran-ajaran agama Islam. Ajaran-ajaran agama Islam tidak mungkin dapat dipakai dasar memutuskan masalah sosial jika sistem pemerintahan masih bersistem sekuler. Dengan demikian, mereka memiliki keyakinan yang kuat bahwa sistem khilafah merupakan amanah Islam untuk umat manusia agar direalisasikan dalam dalam kehidupan keseharian.
Keinginan untuk merealisasikan daulah islamiyah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia merupakan bagian utama cita-cita kelompok radikalisme Islam. Cita-cita ini merupakan solusi dari kemunduran usmat islam dan Negara-Negara yang mayoritas penduduknya Islam. Bagi kelompok radikal, kemunduran Negara-Negara islam disebabkan oleh penerapan sistem pemerintahannya yang sekuler. Pemerintahan sekuler telah menghasilkan masalah-masalah sosial yang saling terkait, misalnya kemiskinan, kebodohan, hutang luar negara, ketergantungan negara terhadap negara-negara maju, rendahnya kesehatan, dan belum berkembangnya kebabasan berusaha, berkumpul, dan berserikat. Masalah-masalah sosial yang dihadapi Negara Indonesia memunculkan spekulasi dikalangan kaum radikal bahwa semuanya akibat dari penerapan sistem pemerintahan sekuler. Berdasarkan pengalaman sejarah, penerapan syariah islam dalam pemerintahan menyebabkan pemerintahan dapat mensejahterakan rakyat, sebagaimana dialami oleh Turki Utsmani. 
Gagasan daulah islamiyah yang diusung oleh organisasi politik Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dapat dikategorikan sebagai gagasan yang bertentangan dengan cita-cita berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Bagi masyarakat Indonesia sistem pemerintah yang berdasarkan Pancasila adalah sudah final, tidak dapat diganggu-gugat oleh siapapun, bahkan HTI sekalipun. Founding father bangsa telah menerima Pancasila sebagai asas tunggal, yang mendasari pemerintahan Indonesia. Pancasila dipahami sebagai dasar pemerintahan yang terbuka, artinya nilai-nilai agama dan paradigma pembangunan (misalnya liberal) apapun dapat masuk asal tidak bertentangan dengan cita-cita kebangsaan. Memasukkan nilai-nilai ajaran islam kedalam sistem pemerintahan tidak harus mengganti sistemnya. Contohnya, NU dan Muhamadiyah berhasil mengisi dan berkontribusi dalam mengisi pembangunan cukup melalui model integrasi, akulturasi dan kontributif dalam proses pembangunan bangsa.
Fenomena gerakan radikalisme dimulai sejak dekade 2000an, yang ditandai dengan hancurnya word trade center (WTC) di Amerika Serikat. Sejak itulah, wacana terorisme berkembang bagai daun di musim semi. Semua Negara-negara mengecam dan menyatakan berperang melawan gerakan terorisme, bahkan di Indonesia dibentuk densus 88 dibawah komando Kepolisian Republik Indonesia. Dalam perkembangan berikutnya, tidak hanya terorisme, berkembang pula wacana radikalisme, deradikalisasi dan moderasi islam. Fenomena radikalisme merupakan gejala yang terjadi pada hampir semua agama. Radikalisme kaum Sikh halauan keras terhadap kaum muslim di India Selatan, kekarasan demi kekerasan Yahudi terhadap kaum muslim di Palestina. Demikian juga kekerasan Kristen radikal yang terjadi dibelahan Eropa dan Amerika, dan yang paling mutakhir tragedi pembantaian dan pembersihan etnis muslim Rohingya di Burma, Myanmar. 
Fenomena yang menarik dari perkembangan berikutnya adalah keterlibatan kaum muda dalam setiap aksi-aksi radikal, baik yang terjadi di Indonesia maupun di luar negeri. Beberapa kegiatan kekerasan radikal yang melibatkan kaum muda misalnya yang terjadi di Solo, Surabaya, dan Jakarta. Keterlibatan kaum muda dalam kasus radikalisme menarik untuk dikaji lebih lanjut. Kaum pemuda membuat kebanyakan lebih rentan mengalami krisis identitas (identity crisis). Fase krisis identitas menyebabkan kaum muda dalam perkembangannya mengalami pembukaan pengetahuan (cognitive opening). Cognitive opening merupakan sebuah proses mikro-sosiologis yang mendekatkan mereka pada penerimaan terhadap gagasan baru yang lebih radikal. Mudahnya kaum muda menerima gagasan-gagasan baru yang lebih menantang diantaranya karena sesuai dengan perkembangan libido, emosi, dan moralnya. 
Kelompok-kelompok radikal berpandangan bahwa Islam sebagai agama dan ideologi, antara lain; Memperjuangkan Islam secara kaffah; Mendasarkan faham dan praktik keagamaan atas generasi salaf yang saleh (salaf al-ṣāliḥīn); Memusuhi Barat karena bertentangan dengan ajaran islam (kafir); Memusuhi kelompok Islam liberal karena dianggap telah menghancurkan Islam dengan tafsir agama yang rasional dan kontekstual. Sebagai ideology, Islam menjadi sumber berfikir, sikap, dan berperilaku dalam hubungannya dengan Tuhan, sesama manusia dan makhluk hidup lainnya. Ajaran dan nilai-nilai agama Islam dipahami secara tektual sehingga melahirkan sikap radikalisme, eksklusif, intoleran terhadap semua cara-cara berpikir yang lain. Islam dipahami secara tektual dan dijadikan sebagai paradigm dalam kehidupan keseharian tanpa memperhatikan dinamika sosial masyarakatnya. 
Islam memiliki dua dimensi, yaitu dimensi sumber ajaran atau gagasan, dan dimensi ideologis. Dalam dimensi gagasan/sumber ajaran, islam hadir untuk dikaji, dipahami, dan dasar implementasi perilaku keseharian umatnya. Dalam dimensi ini berlaku model dealektika, akulturasi dan singkretisasi antara ajaran-ajaran yang terkandung dalam al-Qur’an, dan al-hadits dengan nilai-nilai sosial kemasyarakatan. Sebagai ideologi, islam hadir sebagai “penyembuh” problem-problem yang dihadapi masyarakat. Dalam dimensi ini, islam dipahami secara tektual. Sikap dan perilaku yang diimplementasikan umat dalam hidup kesehariannya adalah perilaku tanpa kritik. Islam ideologis hadir dengan memiliki power penuh, ia tidak menghendaki kreatifitas manusia untuk menterjemahkan dan menganalisis ajaran islam sesuai dinamika masyarakatnya.
Kelompok-kelompok radikal biasanya memiliki agenda-agenda yang sudah dipersiapkan untuk diperjuangkan melalui program dan kegiatannya. Beberapa agenda yang diusung oleh gerakan Islam radikal ini, seperti ide kesatuan agama dan Negara, penerapan syari’ah (tathbiq syari’ah) dan salah satunya bahkan dengan mempromosikan konsep khilafah, ide pemurnian Islam sebagai way of life, membebaskan umat Islam dari pengaruh barat dan terciptanya masyarakat ideal sesuai dengan ajaran Islam, gerakan dakwah amar ma’ruf dan nahi mungkar baik yang dilakukan dengan cara lunak atau keras, sehingga tercipta masyarakat berdasarkan ajaran Islam. Dengan demikian, memahami Islam dipandang sebagai way of life dan/atau ideologi untuk diimplementasikan dalam kehidupan keseharian secara tektual.                                                                     
Ideologi mempunyai tiga fungsi, yaitu; Pertama, ideologi memberikan makna; Kedua, ideologi menyederhanakan kehidupan; Ketiga, ideologi menciptakan kepastian.  Ideologi merupakan seperangkat sistem nilai yang merupakan hasil refleksi sosial masyarakat yang pada gilirannya digunakan untuk mengatur kehidupan sosial masyarakat. Nilai-nilai dan norma yang dihasilkan oleh kelompok radikal merupakan hasil penfasiran secara tekstual terhadap al-Qur’an dan al-Hadits. Kedua kitab ini dipahami sebagai sumber pengetahuan yang tidak boleh ditafsirkan dengan menggunakan akal manusia yang bersifat nisbi, karena al-Qur’an dan al-hadits adalah bersifat mutlak. Relatifitas atau semua benda yang bersifat nisbi tidak logis dapat menafsirkan sesuatu yang bersifat mutlak kebenarannya. Kebenaran mutlak hanya dapat ditafsirkan dengan mendasarkan hal yang juga bersifat mutlak.
Berkembangnya gagasan khilafah islamiyah sebenarnya dapat dianalisis dari empat hal: will, power, discipline, dan regime. Dalam konteks analisis diskursus, kemunculan radikalisme Islam sangat erat terkait dengan keinginan (will) dari pihak-pihak yang mengkonstruksinya, baik dari dalam Islam maupun dari luar Islam, kekuasaan (power) yang mengitarinya, baik dari dalam Islam maupun dari luar Islam, disiplin yang mengaturnya dan rezim yang sedang berkuasa. Meskipun di situ ada faktor internal dan ekternal Islam, tetapi kenyataan menunjukkan bahwa pengendali empat hal tersebut saat ini dalam konteks global adalah Barat. Dalam al-Qur’an dan al-Hadits tidak satupun yang mengajarkan atau membolehkan kekerasan, radikal, dan membunuh.
Harus diakui, beberapa kelompok dalam Islam memang ada yang bersifat keras dalam berdakwah. Secara historis pedekatan dakwah yang dilakukan oleh umat islam di Indonesia menggunakan dua, yaitu; Pertama, pendekatan akulturasi antara nilai-nilai ajaran islam dengan budaya lokal; Kedua, pendekatan pemurnian (purifikasi) ajara islam. Para wali songo juga menggunakan dua pendekatan tersebut, Sunan Giri misalnya mewakili kelompok yang menggunakan pendekatan pemurnian. Sedangkan Sunan Kalijaga mewakili kelompok yang menggunakan pendekatan akulturasi budaya lokal dengan nilai-nilai ajaran Islam. Dalam perkembangan berikutnya, organisasi keagamaan di Indonesia juga dapat kelompokkan menjadi dua, yaitu; organisasian yang menggunakan pendekatan pemurnian ajaran islam, diantaranya Muhammadiyah, salafi, HTI, dan sebagainya. Sedangkan Nahdhatul Ulama’ mewakili kelompok yang menggunakan pendekatan singkretis dan akulturasi.
Dua pendekatan dalam berdakwah sebetulnya adalah suatu hal yang lumrah dan sejak lama berkembang di Indonesia. Akhir-akhir ini memang dua pendekatan dakwah tersebut sengaja dibenturkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan untuk memecah belah umat Islam di Indonesia. Terutama, dimulai era 2000an, pasca peristiwa hancurnya WTC, Amerika Serikat. Dikembangkanlah bahwa islam sebagai basis terorisme, radikalisme, suka kekerasan, dan membunuh. Isu ini dikembangkan sebagai respon atas teori benturan peradaban. Dalam teori tersebut islam merupakan musuh peradaban barat yang nyata. Oleh karena itu, semua media sosial dan media massa diframing untuk menyudutkan Islam. Kelompok-kelompok Islam yang dianggap keras, dan menggunakan pendekatan pemurnian diskenario sabagai pelaku nyata kekerasan dan terorisme.  Di semua negara digelorakan untuk memerangi teorisme dan radikalisme, baik dalam bentuk nyata maupun beragam penelitian yang menyudutkan Islam.
Kesimpulan
Terdapat empat faktor yang menyebabkan berkembangnya radikalisme beragama di kalangan pemuda, yaitu; keyakinan, sistem pemerintahan, kebijakan pemerintah, dan ekonomi/kesejahteraan. Faktor pertama menjadi penentu dari ketiga faktor berikutnya. Pemaknaan eksklusif faktor pertama dapat menjadi pembenaran tumbuhnya ketiga faktor berikutnya. Begitu juga sebaliknya, ketiga faktor berikutnya dapat menjadi pemicu eksternal munculnya faktor pertama.
Kekurangan penelitian ini diantaranya; Pertama, dari aspek metode penelitian. Peneliti belum banyak mengeksplor pemaknaan subyek-subyek selain pemuda. Kedepan, perlu mendalami pandangan dan pemaknaan orang-orang disekitar para pemuda, misalnya orang tua, teman sebaya, lingkungan pergaulan, dan lingkungan pendidikan. Kedua, perlu mendalami lingkungan pendidikan. Ini penting, berdasarkan teori perilaku sosial bahwa perubahan perilaku seseorang dimulai dari pemahaman tentang sesuatu. Pemahaman dan interpretasi yang salah atau memang disengaja oleh lembaga pendidikan menjadi faktor penting berkembangnya radikalisme dan/atau moderasi beragama individu. Ketiga, merubah paradigma dalam memahami radikalisme beragama di masyarakat. Kedepan perlu dirubah untuk tidak selalu menempatkan masyarakat sebagai pelaku radikalisme beragama, tetapi sebagai korban dari sistem, dan kebijakan politik lokal dan global.
Diharapkan ada pengembangan subyek, metode penelitian, dan paradigma baru dalam memahami radikalisme beragama di masyarakat. Kajian yang mendalam tentang apakah radikalisme beragama sebagai fakta, isu, atau hanya propaganda Barat. Beberapa kajian teori dan penelitian lebih banyak menempatkan “ajaran islam” sebagai pemicu berkembangnya radikalisme beragama, kekerasan, dan terorisme lokal maupun global. Belum banyak yang meneliti skenario dibalik isu radikalisme beragama dan terorisme, dari mana sumber keuangan Negara yang dialokasikan untuk memerangi terorisme dan radikalisme beragama, negara-negara mana dibalik penyudutan islam sebagai penyebar paham radikalisme beragama. Kajian yang komprehensif akan membantu untuk melakuka pemetaan dan reduksi, termasuk penanggulangan radikalisme beragama secara lebih bijak.
Daftar Pustaka
Akbar, I. (2018). Khilafah Islamiyah: Antara Konsep dan Realitas Kenegaraan (Republik Islam Iran dan Kerajaan Islam Arab Saudi). Journal of Government and Civil Society, 1 (1), 95-109.
Aly, A., Taylor, E., & Karnovsky, S. (2014). Moral disengagement and building resilience to violent extremism: An education intervention. Studies in Conflict & Terrorism, 37(4), 369-385.
Amstrong, Karen. (2001). Berperang Demi Tuhan: Fundamentalisme dalam Islam, Kristen dan Yahudi. Jakarta: Serambi. 
Aspers, P. (2009). Empirical phenomenology: A qualitative research approach (The Cologne Seminars). Indo-pacific journal of phenomenology, 9(2), 1-12.
Binder, Leonard. (1988). Islamic Liberalism: a Critique of Development Ideologies. Chicago and London: The University of Chicago Pres.
Chalik, A. (2011). Islam Mataraman dan Orientasi Politiknya Dalam Sejarah Pemilu di Indonesia. Islamica: Jurnal Studi Keislaman, 5(2), 269-277.
Cheal, D. J. (1975). Political Radicalism and Religion: Competitors for Commitment. Social Compass, 22(2), 245-293.
D. Hasan, “Radikalisme Islam: Jejak Sejarah, Politik Identitas, dan Repertoire Kekerasan”, Model-model Penelitian dalam Studi Keislaman (Mu’tasim, ed.) (Yogyakarta: Lemlit UIN Sunan Kalijaga).
Dreyfus, H.L. Rabinow, Paul, & Foucault, Michel. (1982). Beyond Structuralism and Hermeneutics Hemeld Hemspstead: Harvester Wheatsheaf. 
Edyar, B. (2017). Religious Radicalism, Jihad And Terrorism. AJIS, 2(1). 1-24
Erikson, Erik H. (1968) Identity: Youth and Crisis. London: Faber & Faber. 
Funk, N. C., & Said, A. A. (2004). Islam and the West: Narratives of conflict and conflict transformation. International Journal of Peace Studies, 1-28.
Huberman, M., & Miles, M. B. (2002). The qualitative researcher's companion. Sage.
Jati, W. R. (2013). Radicalism in the perspective of Islamic-populism: trajectory of political Islam in Indonesia. Journal of Indonesian Islam, 7(2), 268-287.
Kurdi, S. (2009). Gerakan Politik Masyumi dalam Membendung Komunisme pada Masa Konstituante 1956-1959. Khazanah: Jurnal Studi Islam dan Humaniora, 7(1), 31-70.
Laisa, E. (2014). Islam dan Radikalisme. Islamuna: Jurnal Studi Islam, 1(1). 1-18.
M.Z. Mubarak. (2008). Genealogi Islam Radikal di Indonesia. Jakarta: LP3ES.
Maliki, Zainuddin. (2012). Rekonstruksi Teori Sosial Modern. Yogyakarta:Gajah Mada University Press. 
Marzuki, M., Miftahuddin, M., & Murdiono, M. (2020). Multicultural education in salaf pesantren and prevention of religious radicalism in indonesia. Jurnal Cakrawala Pendidikan, 39(1), 12-25.
Natalia, A. (2016). Faktor-Faktor Penyebab Radikalisme Dalam Beragama (Kajian Sosiologi Terhadap Pluralisme Agama Di Indonesia). Al-Adyan: Jurnal Studi Lintas Agama, 11(1), 36-56.
Pamenang, Supawi. (2005). Filsafat sosial Karl Mark,  Suhuf, Vol. XVII, No. 01/Mei, 50-6
Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. (2008). Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
Rozi, A. B. (2017). Radikalisme Dan Penyimpangan Ideologi Gerakan Salafi. Empirisma, 26(1). 107-116
Sahide, A. (2015). ISIS bagian dari hubungan (respon) Islam-Barat. Ilmu Ushuluddin, 2(4), 359-370.
Schwandt, T. A., Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (2007). Judging interpretations: But is it rigorous? Trustworthiness and authenticity in naturalistic evaluation. New directions for evaluation, 114, 11-25.
Venkatraman, A. (2007). Religious basis for Islamic terrorism: The Quran and its interpretations. Studies in Conflict & Terrorism, 30(3), 229-248.
Ward, K. (2010). Soeharto’s Javanese Pancasila. Soeharto’s New Order and Its Legacy Essays in honour of Harold Crouch.
Wictorowitcz, Quintan. (2005). Radical Islam raising: Muslim extremism in the west. Rowman & Littlefield Publishers. 
Widayati, H. W. (2009). Dialog Pemikiran tentang Islam dan Negara di Indonesia Masa Awal Kemerdekaan. Jurnal Dakwah, 10(2), 213-228.
Wijaya, S. H. B. (2016). Media dan Terorisme (stereotype pemberitaan media Barat dalam propaganda anti-terorisme oleh Pemerintah Amerika Serikat di Indonesia Tahun 2002). Jurnal The Messenger, 2(1), 27-41.
Zada, Hamami. (2002). Islam Radikal, Pergulatan Ormas-Ormas Islam Garis Keras di Indonesia. Jakarta: Teraju.