Rekonstruksi Kebijakan Pembangunan Sumber Daya Manusia Dalam Mengatasi Pengangguran Perspektif Maqasid Al-Syari’ah URAN

Abstract

Abstract: The high unemployment rate indicates an imbalance between job availability and the quality of human resources (HR) produced by the national development system. Most HR development policies are still oriented towards conventional economic approaches that emphasize productivity and economic growth alone, thus paying little attention to the dimensions of ethics, social justice, and holistic human welfare. This study aims to analyze the role of human resource development in addressing unemployment through the perspective of Maqasid al-Shari'ah and to formulate a framework for reconstructing public policy based on Islamic political values. This study uses a qualitative method with a library research approach that examines classical and contemporary literature in the fields of Islamic politics, Islamic economics, and normative sources such as the Qur'an and hadith related to the concept of work and human development. Data analysis is conducted descriptively-qualitatively through normative-theological and sociological approaches to connect Islamic principles with human resource development strategies in the modern context. The results show that Islam views HR development as an integral process that encompasses the development of human intellectual, spiritual, and moral aspects. Within the framework of Maqasid al-Shari'ah, efforts to address unemployment are closely related to the protection of human reason, life, and property. Therefore, the state has a strategic responsibility to formulate policies on education, job training, economic empowerment, and equitable job creation. This research confirms that integrating the values ​​of the maqasid al-Shari'ah into human resource development policies can be an alternative approach to addressing unemployment while achieving sustainable social welfare.

Keywords: Human Resource Development; Unemployment; Islamic Politics; Maqasid Al-Shari'ah, Public Policy.

Abstrak: Tingginya tingkat pengangguran menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara ketersediaan lapangan kerja dan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang dihasilkan oleh sistem pembangunan nasional. Sebagian besar kebijakan pembangunan SDM masih berorientasi pada pendekatan ekonomi konvensional yang menekankan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi semata, sehingga kurang memperhatikan dimensi etika, keadilan sosial, dan kesejahteraan manusia secara holistik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pembangunan sumber daya manusia dalam mengatasi pengangguran melalui perspektif Maqasid al-Shari'ah serta merumuskan kerangka rekonstruksi kebijakan publik berbasis nilai-nilai politik Islam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan library research yang mengkaji literatur klasik dan kontemporer dalam bidang politik Islam, ekonomi Islam, serta sumber-sumber normatif seperti Al-Qur’an dan hadis yang berkaitan dengan konsep kerja dan pembangunan manusia. Analisis data dilakukan secara deskriptif-kualitatif melalui pendekatan normatif-teologis dan sosiologis guna menghubungkan prinsip-prinsip Islam dengan strategi pembangunan sumber daya manusia dalam konteks modern. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Islam memandang pembangunan SDM sebagai proses integral yang mencakup pengembangan aspek intelektual, spiritual, dan moral manusia. Dalam kerangka maqasid al-syari’ah, upaya penanggulangan pengangguran berkaitan erat dengan perlindungan terhadap akal, jiwa, dan harta manusia. Oleh karena itu, negara memiliki tanggung jawab strategis dalam merumuskan kebijakan pendidikan, pelatihan kerja, pemberdayaan ekonomi, dan penciptaan lapangan kerja yang berkeadilan. Penelitian ini menegaskan bahwa integrasi nilai-nilai maqasid al-syari’ah dalam kebijakan pembangunan SDM dapat menjadi pendekatan alternatif dalam mengatasi pengangguran sekaligus mewujudkan kesejahteraan sosial yang berkelanjutan.

Kata kunci: Pembangunan Sumber Daya Manusia; Pengangguran; Politik Islam; Maqasid Al-Syari’ah; Kebijakan Publik.