Ancaman Terhadap Kedaulatan Moneter dalam Fenomena Mata Uang Digital Cryptocurrency: Analisis Konstitusional Berdasarkan UUD 1945

Abstract

Abstract: The rapid development of cryptocurrency as a digital financial asset has generated significant challenges for Indonesia’s legal system and national economy. Although initially recognized as a tradable commodity and later as a digital financial asset, its regulatory framework remains fragmented and insufficient to address its constitutional implications. Existing studies have largely examined cryptocurrency from the perspectives of legality, investment, and commercial transactions, while its implications for state sovereignty under the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia remain underexplored. This study aims to analyze the constitutional implications of cryptocurrency through Articles 1(3), 23, and 33 of the 1945 Constitution. Employing normative legal research, the study adopts statutory, conceptual, and constitutional approaches, with legal materials analyzed prescriptively using deductive reasoning. The findings indicate that cryptocurrency’s decentralized, anonymous, and cross-border characteristics threaten monetary sovereignty by weakening the role of the Rupiah, undermine economic democracy through reduced state control over the financial system, increase the risks of cybercrime and money laundering, and create legal uncertainty due to fragmented regulation. This study proposes a constitutional sovereignty framework that conceptualizes these threats as an integrated constitutional risk requiring a comprehensive regulatory response grounded in Articles 1(3), 23, and 33 of the 1945 Constitution. Accordingly, cryptocurrency regulation should be viewed not merely as digital asset governance but as a constitutional instrument for safeguarding state sovereignty and preserving national economic order.

Keywords: Cryptocurrency; Constitutional Sovereignty; Monetary Sovereignty; Digital Financial Assets.

Abstrak: Perkembangan cryptocurrency sebagai aset keuangan digital menghadirkan tantangan baru bagi sistem hukum dan perekonomian nasional. Meskipun telah diakui sebagai komoditas dan kemudian sebagai aset keuangan digital, pengaturannya masih bersifat sektoral sehingga belum mampu menjawab implikasi konstitusional yang ditimbulkan. Penelitian terdahulu umumnya mengkaji cryptocurrency dari aspek legalitas, investasi, maupun perdagangan, sedangkan ancamannya terhadap kedaulatan negara berdasarkan UUD NRI 1945 belum dianalisis secara komprehensif. Penelitian ini bertujuan menganalisis ancaman cryptocurrency terhadap kedaulatan negara berdasarkan Pasal 1 ayat (3), Pasal 23, dan Pasal 33 UUD NRI 1945. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan konstitusional, yang dianalisis secara preskriptif melalui penalaran deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa karakter desentralisasi, anonimitas, dan transaksi lintas yurisdiksi pada cryptocurrency berpotensi menggerus kedaulatan moneter melalui pelemahan fungsi Rupiah, mengganggu demokrasi ekonomi akibat berkurangnya penguasaan negara atas sistem keuangan, meningkatkan risiko kejahatan siber dan pencucian uang, serta menimbulkan ketidakpastian hukum karena belum adanya pengaturan yang terintegrasi. Penelitian ini menawarkan kerangka constitutional sovereignty yang memandang ancaman terhadap kedaulatan moneter, ekonomi, digital, dan hukum sebagai satu kesatuan risiko konstitusional yang harus direspons melalui penguatan regulasi nasional berdasarkan Pasal 1 ayat (3), Pasal 23, dan Pasal 33 UUD NRI 1945. Temuan ini menegaskan bahwa pengaturan cryptocurrency tidak lagi cukup diposisikan sebagai persoalan perdagangan aset digital, tetapi merupakan bagian dari perlindungan konstitusional terhadap kedaulatan negara.

Kata Kunci: Cryptocurrency; Kedaulatan Konstitusional; Kedaulatan Moneter; Aset Keuangan Digital.