Konflik Agraria Pembangunan Bendungan Bener Purworejo: Perspektif Yuridis Normatif

Abstract

Proyek Strategis Nasional Pembangunan Bendungan Bener Purworejo Jawa Tengah merupakan program pemerintah pusat di era kepemimpinan Jokowi. Dalam perjalanannya terjadi konflik dengan warga desa. Mereka menolak adanya pembangunan bendungan, karena kegiatan pertambangan ini bisa merusak lingkungan dan menghilangkan sumber mata air di wilayah tersebut, selain itu kegiatan pertambangan ini juga dinilai tidak sesuai dengan UU No. 2 Tahun 2012 tentang pengadaaan tanah untuk kepentingan umum karena bertentangan dengan asas pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis legalitas pembangunan Bendungan Bener yang diikuti dengan kegiatan pertambangan. Metode penelitian menggunakan penelitian normative dengan pendekatan perundang undangan dan pendekatan konseptual serta dianalisis menggunakan teori hukum kritis dan progesif.  Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwasannya Pemerintah melalui beberapa peraturan perundang undangannya menyatakan bahwa kegiatan pertambangan tersebut sudah sesuai dengan aturan, yakni terdapat dalam UU No. 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas UU No.4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara, disebutkan pula dalam Perpres No 58 Tahun 2017 bahwasannya kegiatan pertambangan ini sudah sesuai aturan. Namun dalam konsep teori hukum progesif hendaknya hukum bisa mengakomodasi aspirasi perubahan sosial demi tercapainya keadilan dan emansipasi publik, hukum harus mengutamakan tujuan yakni ujuan sosial yang ingin dicapai serta akibat yang timbul dari bekerjanya hukum itu.

The National Strategic Project for the Bener Purworejo Dam in Central Java was a national program in Jokowi’s era. In this development there are any conflict. One of them happened in Wadas Purworejo. This villager rejects the mining activities of andesit stone in their village The andesit stone will be used for dam construction material, the people reject it because the impact of this activities is the environment can be destroyed and the water source can be vanished away . this mining activities is not in accordance with the regulation No 2 of 2012 about the Land acquisition for the public interst. The purpose of this study is to analyze the legality of development the Bener Dam followed by mining activities. The method of this research is normative research with a statute approach and a conceptual approach and analyzed by using critical and progesife legal theory. Based on the research results, the Government declare that the meaning activities is legal, according to the regulation No. 3 of 2020 , it is also stated in Presidential Regulation No. 58 of 2017 . However, in the progesife legal theory, the law should be able to accommodate the aspirations of sosial change in order to achieve justice and public emancipation, the law must prioritize the goals,and the consequences from it.