Pemikiran Ibnu Taimiyyah Dalam Jabatan Publik Studi Kitab As Siyasah As Syar’iyyah dan Relevansinya terhadap Hukum Positif di Indonesia

Abstract

Ibn Taimiyyah adalah sosok fenomenal, di satu sisi diidolakan sebagai tokoh purifikasi dan pembaharu, namun di sisi lain sering diidentikkan sebagai tokoh aliran konservatif dalam islam. Terlepas dari perbedaan pandangan yang beredar dalam masyarakat, Ibn Taimiyyah tampil dan hadir dalam percaturan pemikiran khazanah keilmuan. Karya-karyanya tidak hanya berkutat tentang persoalan iman, akidah, fikih ibadah, berikut fatwa-fatwanya, namun juga berkaitan dengan persoalan kenegaraan. Kitab As Siyasah as Syariyyah adalah salah satu dari kitab-kitab lain, yang merupakan hasil pemikirannya berkaitan dengan perihal tata pemerintahan. Metodologi kajian ini bersifat libray research dimana hasil dari penelitian menunjukkan bahwa dalam pandangannya, para pejabat publik/ negara harus memiliki 2 (dua) unsur pokok, yaitu al quwwah (kompetensi) dan al amanah (kredibilitas), dimana hal tersebut merupakan hasil perenungan yang mendalam berdasarkan sumber-sumber naqly hukum islam. Sementara itu, dalam hukum positif di Indonesia, seorang mantan narapidana yang disinyalir tidak memiliki sifat al quwwah maupun al amanah bisa menduduki beberapa jabatan publik. Karenanya, gagasan Ibnu Taimiyyah masih relevan untuk kaji sebagai solusi untuk mempersempit ruang munculnya calon-calon pejabat publik yang tidak paripurna.

Ibn Taimiyyah is a phenomenal figure, on the one hand idolized as a purifier and reformer, but on the other hand he is often identified as a conservative figure in Islam. Regardless of the differences in views circulating in society, Ibn Taimiyyah appeared and was present in the arena of scientific thought. His works are not only concerned with matters of faith, aqidah, fiqh of worship, and his fatwas, but also on state issues. Kitab As Siyasah as Syariyyah is one of the other books, which is the result of his thoughts related to governance issues. The methodology of this study is library research where the results of the study show that in his view, public/state officials must have 2 (two) main elements, namely al quwwah (competence) and al amanah (credibility), where this is the result of deep reflection. based on naqly sources of Islamic law. Meanwhile, in positive law in Indonesia, an ex-convict who is allegedly not al-quwwah or al-amanah can occupy several public positions. Therefore, the idea of Ibn Taimiyyah is still relevant to be studied as a solution to narrow the space for the emergence of candidates for public officials who are not perfect.