Akomodasi Common Law System Dalam KUHP Baru: Konsep Hukuman Kerja Sosial Sebagai Alternatif Pidana

  • Khaidarulloh Khaidarulloh IAIN Ponorogo
Abstract views: 67 , PDF downloads: 115
Keywords: Common Law, New Criminal Code, Social Work Punishment, Legal System, Alternative Punishment

Abstract

In the context of modern society, an effective and efficient legal system is of paramount importance. This article delves extensively into the concept of community service orders as an alternative to imprisonment and fines in the new Indonesian Penal Code (KUHP). The objective is to expound upon the significance of this concept and provide recommendations concerning changes in the legal system. A descriptive methodology is employed in this study to explore various perspectives on this issue and offer profound insights into the concept. The findings indicate that community service orders hold the potential to enhance the effectiveness of the penal system and contribute to the goals of rehabilitation and justice in modern society. However, for the successful implementation of this concept, a robust understanding of the practical aspects is necessary, including the choice of locations, clear legal regulations, and learning from the experiences of other countries that have adopted community service orders. These experiences can serve as a source of inspiration to minimize potential obstacles in the implementation of community service orders in Indonesia.

References

A. Muri Yusuf. Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian Gabungan. Cetakan ke-4. Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2017.

Akbar, Muhammad Fatahillah. “Pembaharuan Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia.” Masalah-Masalah Hukum. Institute of Research and Community Services Diponegoro University (LPPM UNDIP), 2022. https://doi.org/10.14710/mmh.51.2.2022.199-208.

Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Draft Naskah Akademik RUU tentang UU KUHP, 2015

Fajri, Ahmad. “Pidana Kerja Sosial Dalam Membatasi Kelebihan Penghuni Di Lembaga Pemasyarakatan.” Lex Renaissance 4, no. 1 (2019): 46–64.

Febrina Anissa, dkk., Hukum Acara Pidana, Sumbar: LPPM Univ. Bung Hatta, 2022

Igo, M. “Kebijakan Formulasi dalam RUU KUHP terhadap pidana kerja sosial sebagai alternatif pidana penjara.” Jurnal education and developmenT, 2022. https://journal.ipts.ac.id/index.php/ED/article/view/3897.

Ishwara, Ade Sathya Sanathana. “Reformasi Hukum Pidana: Suatu Kajian Yuridis Terhadap Pembuktian Tindak Pidana Santet Dalam Kuhp Baru.” IBLAM LAW REVIEW 3, no. 3 (September 19, 2023): 100–111. https://doi.org/10.52249/ilr.v3i3.191.

Julianto, Bambang. “Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia.” Jurnal Lex Renaissance. Universitas Islam Indonesia (Islamic University of Indonesia), 2020. https://doi.org/10.20885/jlr.vol5.iss1.art2.

Muladi, Lembaga Pidana Bersyarat, Bandung: Alumni, 1992

Sahabuddin, S. “Kebijakan Penanggulangan Kejahatan Dengan Saksi Ganti Rugi (Politik Hukum Rancangan Kuhp Baru Terhadap Kejahatan Pencurian).” Lex Specialist, no. 17 (June 2013): 47–57.

Septiano, Muhammad Fajar. “Pidana Kerja Sosial Sebagai Alternatif Pidana Penjara Jangka Pendek.” Brawijaya University, 2014.

Slat, Teafani Kaunang. “Sanksi Pidana Kerja Sosial Terhadap Tindak Pidana Ringan Sebagai Upaya Pembaharuan Hukum Pidana Nasional.” Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan 4, no. 2 (2020): 352–60.

Sugiharto, Gatot. “Relevansi Kebijakan Penetapan Pidana Kerja Sosial Dalam Sistem Pemidanaan Di Indonesia.” Jurnal Ilmu Hukum Novelty 7, no. 1 (2016).

Tongat, Tongat, Said Noor Prasetyo, Nu’man Aunuh, and Yaris Adhial Fajrin. “Hukum Yang Hidup Dalam Masyarakat Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional.” Jurnal Konstitusi 17, no. 1 (May 6, 2020): 157–77. https://doi.org/10.31078/jk1717.

Tongat, Pidana Kerja Sosial Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, Jakarta: Djambatan, 2001

Tommy Leonard, Pembaharuan Sanksi Pidana berdasarkan Falsafah Pancasila dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia, Medan: Media Perkasa, 2014.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Wibawa, Iskandar. “Pidana Kerja Sosial Dan Restitusi Sebagai Alternatif Pidana Penjara Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia.” Jurnal Media Hukum 24, no. 2 (2017): 105–14.

Zain, Mochamad Adib. “Peran Desa Adat Dalam Merumuskan Dan Mengimplementasikan Ketentuan Pidana Berasal Dari Hukum Yang Hidup Dalam Masyarakat Sebagaimana Diatur Dalam Kuhp Baru.” Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional 12, no. 1 (June 26, 2023). https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v12i1.1101.

PlumX Metrics

Published
2023-12-28
Section
Articles