The Criminal Cases of Children in Conflict With The Law: Litigation and Non-Litigation Resolutions

Abstract

The increasing number of child cases in Ponorogo Regency from 2015 to 2019 requires fast, simple handling and can deter children. From this, problems can be formulated related to how the process of resolving child cases is through litigation and non-litigation at the Police, District Courts, KPPA Ponorogo,  and LK3 Ponorogo. This research is a qualitative descriptive study, with a sociological juridical approach, and the data are obtained based on field research to related institutions, then analyzed by inductive analysis. The settlement of cases of children in conflict with the Law is conducted by litigation to the Police and the Ponorogo District Court by the relevant Law. Meanwhile, non-litigation, namely diversion, has not been effective because it was found that there was a repetition of crimes, such as theft, raiding, which were carried out by several children, indicating that the non-litigation approach had not provided a deterrent effect on children. Meanwhile, in non-litigation terms, the roles of institutions in Ponorogo Regency, such as the KPPA, LK3 are still lacking even though their handling is by the Child Protection Law and the Child Justice System Law. To see and understand the handling of children dealing with the Law directly, it is also known that law enforcement officers in Ponorogo choose to prioritize human values with non-litigation even though there are not by the Law; this is what contributes to this research.

Meningkatnya kasus anak yang terjadi di Kabupaten Ponorogo dari Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2019 membutuhkan penanganan yang cepat, sederhana dan dapat memberikan efek jera terhadap anak. Dari hal tersebut, dapat dirumuskan permasalahan terkait bagaimana proses penyelesaian perkara anak secara litigasi dan non litigasi di lembaga Kepolisian, Pengadilan Negeri, KPPA Ponorogo, serta LK3 Ponorogo. Penelitian ini merupakan penelitian diskriptif kualitatif, dengan pendekatan yuridis sosiologis, dan data diperoleh berdasarkan penelitian lapangan ke lembaga-lembaga terkait, kemudian dianalisis dengan analisis induktif. Penyelesaian kasus anak yang berkonflik dengan hukum secara litigasi ke lembaga Kepolisian dan Pengadilan Negeri Ponorogo sesuai dengan Undang-Undang terkait. Sedangkan secara non litigasi yaitu dengan diversi belum efektif, karena ditemukan adanya pengulangan pidana yang dilakukan oleh beberapa anak menunjukkan bahwa pendekatan non-litigasi belum memberikan efek jera terhadap anak. Sedangkan secara non litigasi, peran lembaga-lembaga yang ada di Kabupaten Ponorogo, seperti KPPA, LK3 masih sangat kurang walau penanganannya sudah sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Sistem Peradilan Anak. Jadi selain melihat dan memahami penanganan anak berhadapan dengan hukum secara langsung, juga diketahui bahwa aparat penegak hukum di Ponorogo memilih mengedepankan nilai-nilai kemanusian dengan non-litigasi walaupun ada hal yang kurang sesuai dengan undang-undang, hal inilah yang menjadi kontribusi dalam penelitian ini.